Studi Implementasi Kebijakan : Kasus Tingkat Kepatuhan Pembangunan Hotel terhadap Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

DEBRINA ADYANTI H, Prof. Dr. Yeremias T. Keban

2017 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Sektor pariwisata Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi pendorong bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta, salah satunya adalah investasi hotel. Investasi hotel memberikan dampak yang positif bagi perekonomian daerah, namun di sisi lain pembangunan hotel justru menimbulkan resistensi dari masyarakat. Terkait dengan masalah tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pihaknya sudah mengikuti prosedur dan mengacu pada peraturan yang ada. Walaupun ketentuan mengenai pembangunan hotel sudah diatur dalam perda, namun implementasi dari Peraturan No 2 Tahun 2012 tentang bangunan gedung tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal itu dibuktikan dengan ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga bangunan hotel justru menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat dan akhirnya menimbulkan resistensi masyarakat terhadap pembangunan hotel. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap informan : Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban, Dinas Perhubungan, FORPI DIY, Lembaga Ombudsman DIY, dan pihak Hotel di Kota Yogyakarta. Juga dilakukan pengumpulan data melalui observasi website pemerintah dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hotel terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung masih kurang. Tingkat kepatuhan hotel terhadap Perda dipengaruhi oleh : (1) sanksi dan insentif, (2) pengawasan, (3) pemahaman kelompok sasaran terhadap kebijakan, dan (4) kepentingan pribadi.

Yogyakarta tourism sector continued to show progress from year to year. The rapid development be incentive for investors to invest in Yogyakarta, one of which is a hotel investment. Hotel investments give a positive impact for the regional economy, even from an economic standpoint hotel provides the advantage, but in fact the construction of hotels raises the resistance of the citizens. With the matter, the government declared that it had followed the procedure and refers to the existing regulations. Although the provisions regarding the construction of the hotel is set in the regulations, but the implementation of the Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung is not running as expected. It is evidenced by found any violations so that the hotel building would lead to negative impacts for society and ultimately lead community resistance to the construction of hotels. This research conducted interviews with informants : licensing agency, departement of order, departement of transportation, FORPI DIY, Lembaga Ombudsman DIY, and the hotels actor in Yogyakarta. Also collected data through observation on goverment websites and documentation techniques. Results from the study showed that level of compliance of Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung is still lacking. Hotel compliance level is influenced by : (1) sanctions and incentives, (2) control, (3) understanding of the target group for the policy, and (4) personal interest.

Kata Kunci : Kebijakan, implementasi kebijakan, kepatuhan, hotel