ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA PANGGUNGHARJO DAN DESA PENDOWOHARJO KABUPATEN BANTUL)

DEWI INDRAWATI, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas penggunaan dana desa secara implementasi maupun dimensi akuntabilitas publik sehingga dapat ditarik kesimpulan faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait dana desa kepada masyarakat. Dimensi akuntabilitas publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada dua desa di Kabupaten Bantul yang memiliki pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dengan sistem yang berbeda yaitu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan gotong-royong masyarakat. Analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pendowoharjo dan Desa Panggungharjo telah mengimplementasikan akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas proses yang digambarkan melalui pelayanan yang cepat dan responsif oleh pemerintah desa masih dirasakan kurang oleh masyarakat Desa Pendowoharjo, sedangkan masyarakat Desa Panggungharjo mengapresiasi baik. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas program diapresiasi positif oleh masyarakat kedua desa. Sedangkan akuntabilitas kebijakan di Desa Pendowoharjo yang menerapkan sistem pembentukan TPK dalam pelaksanaan pembangunan fisik kurang diaparesiasi positif oleh masyarakat sedangkan sistem gotong-royong mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Faktor pendukung terciptanya akuntabilitas pada kedua desa adalah koordinasi perencanaan dari tingkat dukuh, terdapat laporan pencapaian hasil, terdapat media akuntabilitas selain laporan, serta penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa. Faktor penghambat implementasi akuntabilitas di Desa Pendowoharjo adalah perbedaan pemahaman mengenai peraturan, kurangnya informasi mengenai rancangan pelaksanaan kegiatan yang diterima dukuh, kurangnya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang diterima dukuh, tidak adanya standar kinerja dalam rencana kerja kegiatan, lemahnya pemeriksaan standar kerja oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan faktor penghambat implementasi akuntabilitas di Desa Panggungharjo adalah standar kinerja belum fokus dan tersistem dengan baik karena masih meniru standar kinerja pada rencana kerja kabupaten (proses mimetik) serta lemahnya pemeriksaan standar kerja oleh pemerintah kabupaten.

This research aims to analyze the accountability of village funds utilization both in terms of implementation and public accountability dimensions so as to draw a conclusion about the supporting factors and the hindrances faced by village administrators in providing village funds related information to the society. The public accountability dimensions used in this research refer to the accountability of the process, of the performance, of the program and of the policy. This research was conducted in two villages in Bantul Regency which apply two different types of system in performing physical development activities, one village uses an activity organizing team (Tim Pelaksana Kegiatan/TPK), one village uses the society’s mutual assistance system. The data for this research were collected using document analysis and in-depth interview tehcniques. The data collected were analyzed using a qualitative method. The research results show that Pendowoharjo village and Panggungharjo village have implemented accountability to the public. The process of accountability, as represented by the rapid and responsive service provided by the village administrators, is considered low by the people of Pendowoharjo village, whereas people of Panggungharjo village can appreciate it well. Performance accountability and program accountability are positively appreciated by people of both villages. However, the policy accountability at Pendowoharjo village, which adopts the formation of TPK in organizing physical developments, is less positively appreciated by the people, whereas the mutual assistance receives a positive appreciation from the people. The factors that support accountability in two villages include planning coordination from hamlet level, report on achievement results, availability of other accountability media beside the reports, and the expose of village funds usage/realization report. The factors that hinder the implementation of accountability in Pendowoharjo village are differences in the understanding of the regulations, lack of information about activity commencement plans accepted by the hamlets, lack of information about the of activity execution accountability report from the hamlet head, lack of performance standard in the action plan, weak standar of work inspection by regency government. Whereas the factors that hinder the accountability implementation in Panggungharjo village are, unfocused and unsystematic performance standard-due to a mimetic (copying) process from the regency action plan, and weak standart of work inspection by regency government.

Kata Kunci : implementasi akuntabilitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.