PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)

HARDHO, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan, mengetahui dan mengkaji hambatan, serta mengetahui dan mengkaji upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kurang berjalan dengan baik. Hai ini bertentangan dengan salah satu asas umum Pengadaan yaitu efektif. Hambatan tersebut mengakibatkan adanya keterlambatan dalam dimulainya proses lelang, sehingga daya serap anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, tergolong rendah dibandingkan dengan Kementerian lain. Hambatan tersebut adalah adanya peraturan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, mental dan kompetensi dari anggota Kelompok Kerja Pengadaan yang kurang memahami secara benar peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta masih kurangnya sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian untuk menjadi anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk itu perlu dilakukan langkah - langkah konkrit seperti penghapusan ketentuan dalam peraturan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung, pemberian diklat kompetensi atau pelatihan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara rutin oleh Lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai upaya agar para pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang bertugas dalam pengadaan barang dan jasa dapat memahami dengan baik isi dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

The study aims at finding out and investigating the implementation, obstacles and effort to overcome the obstacles in the implementation of the procurement of the construction services in the Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods and Services, and amendments. This study was normative by using secondary data as data source. The data was examined by using documentary study and analyzed qualitively. The results of the analysis were presented descriptively. The results of the study showed that less the implementation went smoothly process of the procurement of the construction services in the Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation. This is contrary to the General Principle that effective procurement. The obstacles arising the delay of tendering process so that budget absorpsion in the Ministry of Transportation was considered to be relative compared with others ministries. As for obstacles such barriers is their implementing regulations on internal Ministry of Transportation, the competence of the Tender Committee who lack an understanding of procurement procedures and good procurement, and the last obstacles is the lack of human resources that are member of the Tender Committee. For it was necessary to take concrete steps such as abolish provisions on the internal regulations of Ministry of Transportation, provision of training about Procurement of Government Goods and Services is conducted regulary in the Directorate General of Railways, an effort that the staff of the Directorate General of Railways can understand very well the provisions of Presidential Regulation Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods and Services and amendments. The expected the results of the procurement can be accounted to the public in terms of administrative, technical and financial.

Kata Kunci : Barang dan Jasa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Goods and Services and Directorate General of Railways