PELANGGARAN PASAL 24 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA PEMASARAN KOMODITAS BAWANG PUTIH DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor Perkara 05/KPPU-I/2013)

ISWANDY HS SIMANJUNT, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan KPPU Nomor Perkara 05/KPPU-I/2013 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Importasi Bawang Putih. Secara khusus, penulis mengangkat pelanggaran pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait bagaimana pelanggaran tersebut dapat menghambat peredaran barang/jasa dan pandangan KPPU terhadap persekongkolan tersebut, serta bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam pemasaran komoditas bawang putih. Metodologi penelitian yang dipakai adalah pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian secara kritis mengenai Eksekusi Putusan KPPU Nomor Perkara 05/KPPU-I/2013. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang yang teknik dan pengolahan data penelitiannya dilakukan secara kualitatif (normative-kualitatif) dan analisis data dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dengan menjabarkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan serangkaian metode pembuktian disertai evidence dan pendekatan yang ada, KPPU dapat menetapkan dugaan terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksud diatas. Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah bahwa terdapat 19 perusahaan swasta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek penguasaan pasar dengan membatasi peredaran atau penjualan bawang putih pada pasar bersangkutan sehingga melanggar pasal 19 huruf c UU No. 5/Tahun 1999 dan telah terbukti mengakibatkan dampak yang negatif terhadap persaingan usaha dan mengarah pada monopoli, selain itu 19 perusahaan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek persekongkolan dengan 3 instansi pemerintah dalam hal pengurusan dokumen-dokumen impor. Instansi pemerintah sebagai regulator persaingan usaha,baik Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hendaknya lebih koordinatif dalam menerbitkan aturan sehingga tidak menyebabkan kesalahan yang dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen.

This research has something as purpose to study the KPPU decision case Number 05/KPPU-I/2013 regarding the Allegation of Violation on Article 11, letter c of Article 19 and Article 24 of the Law Number 5 of 1999 on Garlic Import. Particularly, the writer appointed the violation on article 24 of the Law Number 5 of 1999 on how the violation can block the goods/services circulation and KPPU points of view on the conspiracy, and forms of violation made by the government in marketing garlic commodity. The research methods used by this Researcher are Normative Juridical. Normative Juridical is a legal research which to make a critically assessment of the execution of the KPPU decision case Number 05/KPPU-I/2013. The approachment used by statue approach. Hence the utilization of an analysis qualitatively (normative-qualitative) because the data is qualitative in nature. Collecting and processing the data was done qualitatively, while the data analysis and construction was done deductively, which is to draw a conclusion by explaining the problems from general to specific matters. After the data been collected, this writer processed the data by re-examining the information completeness and relevance for the research. Results of the research show that by a series of evidencing methods accompanied with the existing evidences and approaches, KPPU may determine the allegation on the violation referred above. The formulated summary states that there are 19 private companies validly and in conviction have undertaken conspiracy with 3 governmental institutions in case of processing import documents. The governmental institutions acting as the regulators of business competition whether Ministry of Agricultural Affairs, Ministry of Trade Affairs shall be more coordinative in issuing the regulation accordingly it can prevent any mistakes that will harm the business practitioner and consumer.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, KPPU, Pemerintah, Business Competition, KPPU,The Government.