IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SARANA ANGKUTAN UMUM DI PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS KOPERASI ANGKUTAN JAKARTA)

AGUNG WIBOWO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail S.H.,M.Si

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peremajaan Sarana Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta dengan studi kasus di Koperasi Angkutan Jakarta, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi, dan hambatan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Koperasi Angkutan Jakarta untuk mengatasi hambatan sehingga peremajaan angkutan umum dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Koperasi Angkutan Jakarta serta melalui penyebaran kuesioner kepada anggota Koperasi Angkutan Jakarta, sehingga dapat diketahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan peremajaan sarana angkutan umum khususnya di Koperasi Angkutan Jakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka mengenai teori kebijakan publik, teori transportasi dan teori kebijakan transportasi, serta peraturan perundang-undangan dibidang transportasi. Analis data menggunakan metode deskritif kualitatif dan didapatkan hasil penelitian yaitu belum dipenuhinya kebijakan peremajaan sarana angkutan umum di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh. Dalam hal pengaturan kebijakan peremajaan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan upaya melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada operator angkutan lama dalam hal ini Koperasi Angkutan Jakarta sebagai operator angkutan umum di Provinsi DKI Jakarta.

This research aims to find the Implementation of Policy on Public Transport Rejuvenation in The Province of Jakarta with Case study in Jakarta Transportation Cooperative, that has been complied with Special Territory of Jakarta Province Regulation Number 5 of 2014 on Transportation, obstacles as well as measures taken by Jakarta Transportation Cooperative to surmount the obstacles so the public transport rejuvenation can be performed. This research used normative and empirical approaches with primary data sources obtained by interviewing Departmen of Transportation and the Head of Jakarta Transportation Cooperative and by distributing questionnaires to the member of Jakarta Transportation Cooperative, so the problems in implementing the public transportation rejuvenation can be found, especially in Jakarta Transportation Cooperative. Meanwhile, secondary data were obtained by literature review on public policy theory, transportation theory, and transportation policy theory, as well as legislation in the transportation sector. The data were analyzed using descriptive qualitative method. The result showed that policy on public transport rejuvenation in the province of Jakarta has not been met thoroughly. In terms of regulation of rejuvenation policy by Department of Transportation in Special Territory of Jakarta province, it can be concluded that the implementation has not been perfomed maximally; therefore it needs to be improved further with efforts to conduct supervision and guidance as well provide warranty of legal statement to the operator of former transport, in this case, Jakarta Transportation Cooperative as public transport operators in Special Territory of Jakarta Province.

Kata Kunci : kebijakan/policy