Model Konflik Elit Politik Era Pra dan Paska Pemekaran Buton Selatan (Studi Kasus Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara))

ERFAIN, S2/Nur Azizah, S.I.P., M.Sc.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

ABSTRAK Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) terhadap wilayah pemekaran telah menjadi persoalan yang kompleks untuk dikaji karena banyaknya kepentingan. Pada prosesnya pra pemekaran wilayah Busel mengalami unsur polemik pro dan kontra diantara governing elite dan non governing elite yang bermuara pada titik konflik elit politik, kemudian konflik tersebut dan berlanjut pada perebutan kursi Bupati Busel yang secara defenitif (tetap). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan elit politik, jenis dan model-model konflik elit politik serta manajemen atau resolusi konflik antara elit politik. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus (case study). Responden terdiri dari pihak elit politik yang terlibat dalam proses pemekaran Busel serta perebutan kursi Bupati Busel yang defenitif (tetap), dengan pengambilan data secara snowball. Penelitian ini menggunakan teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yaitu �Teori Konflik Sosial� untuk jadikan sebagai kerangka tulisan yang secara utuh dan jelas dalam menganalisis permasalahan konflik elit politik di era pra dan paska pemekaran Kabupaten Buton Selatan (Busel). Studi penelitian ini menunjukan bahwa dimasa pra pemekaran Kabupaten Busel yang menjadi pemicu konflik elit politik pra pemekaran Busel terjadi, berawal dari perbedaan kebijakan antara elit politik lokal dalam mengalokasikan anggaran dari pusat yang bersifat DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) dalam merealisasikan pemerataan pembangunan daerah Kabupaten Buton (Induk), serta pembagian transformasi kursi legislatif (DPRD) antara wilayah Kabupaten Buton (Induk) dengan Buton Selatan. Hal ini kemudian pada proses pemekaran Busel mengalami pro dan kontra dengan jenis konfliknya yaitu, Konflik Interpersonal dan Konflik antar Individu-Individu, Kelompok-Kelompok dan model konfliknya yaitu Agresor-defender (menyerang-bertahan). Untuk memilih manajemen atau resolusi konflik elit tersebut yaitu lebih memilih pada hadirnya pemekaran Busel menjadi daerah otonomi baru (DOB) yang tidak bisa di intervesi oleh masing-masing elit politik. Konflik elit politik kembali terjadi pada masa paska pemekaran Kabupaten Busel dalam pencalonan Pilkada untuk menentukan salah satu elit politik yang menjabat sebagai Bupati Busel yang secara defenitif. Dalam konflik paska pemekaran Busel, telah menghadirkan beberapa aktor elit politik yang baru atas perpanjangan aktor elit yang lama sebagai bentuk wujud perlawan untuk menggunggurkan lawan politiknya dimasa pra pemekaran Busel sebelumnya, didasarkan pada kepentingan-kepentingan tersendiri dengan melahirkan jenis Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, serta model konfliknya yaitu Spiral-Konflik bersifat (balas-membalas (retaliatory), dan manajemen konflik yang digunakan yaitu Contending (�bertanding�) diranah pencalonan Pilkada secara defenitif (tetap).

ABSTRACT The formation of new autonomous regions (DOB) of the expansion area has been a complex issue to be studied because of the many interests. In the process pre-expansion area polemical element busel experienced pros and cons between the governing elite and the non-governing elite that leads to the point of the political elite conflict, then the conflict and continues at the Regent Busel race for which definitive (permanent). This study aims to determine the interests of the political elite, the types and models as well as the political elite conflict management or conflict resolution between the political elite. This research was conducted with a case study (case study). Respondents consisted of the political elite involved in the expansion process and the scramble for seats Regent Busel that defenitif (fixed), with data collection in snowball. This study uses the theory Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin called "Theory of Social Conflict" to use as a writing frame is intact and clear in analyzing the causes of conflict political elite in the pre and post-expansion of Buton Regency South (Busel). This research study shows that the days of pre division Regency busel that triggered the conflict's political elite pre division Busel happen, starting from policy differences between local political elite in allocating the budget of the center which is DAU (General Allocation Funds) and DAK (Special Allocation Fund) in the realization of equitable regional development Buton (Parent), as well as the transformation of the distribution of legislative seats (DPRD) between the district of Buton (Parent) with South Buton. It is then in the process of expansion Busel experienced pros and cons with this type of conflict, namely, Interpersonal Conflict and Conflict Individuals-Individuals, Groups and model of the conflict, namely Aggressor-defender (attack-defense). Management or conflict resolution that is preferred in the presence Busel expansion into new autonomous regions (DOB) that can not intervention by each of the political elite. Conflict political elite took place again in the post-expansion in the realm busel district election candidacy in determining one's political elite to serve as regent busel that is definitive. This busel post-expansion period, has presented some new political elite actors who are ready to play politics. Some of the actors of political elite came from the camp who refuse division busel previously as a form of resistance to a form of political opponents to undermine future expansion busel pre earlier, based on its own interests. Then this type of conflict between individuals and groups, as well as models of the conflict, namely Spiral-conflict nature (tit-for-revenge (retaliatory), and conflict management used is contending ("play") diranah candidacy elections are definitive (permanent).

Kata Kunci : Model Konflik, Kepentingan Elit, Manajemen Konflik/Models Conflict, Political Interests Elites, Resolution