ANALISIS PEMBIAYAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN JKN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Juri Hendrajati, Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes.; Dr. drg Dibyo Pramono,SU, MDSc.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas baik dari sisi jenis, jumlah dan distribusinya mempengaruhi keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai sejak I Januari 2014. Acuan standar ketenagaan Kementeriaan Kesehatan menjamin ketersediaan SDM Kesehatan seperti diatur dalam Permenkes no.75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kabupaten yang di kategorikan sebagai salah satu Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan dituntut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Dibutuhkan kesadaran dan komitmen dari semua Stakeholder agar ketersediaan tenaga kesehatan termasuk pembiayaannya cukup memadai untuk mendukung program JKN di tingkat puskesmas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Halmahera Selatan. Metode: Jenis penelitian ini adalah Deskritif dengan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan informan adalah personal yang merupakan Stakeholder yang berhubungan lansung/tidk langsung dengan ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas sekaligus pembiayaannya. Informan / responden dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, terdiri dari Ketua Komisi I DPRD, anggota Badan Anggaran DPRD, Sekda sebagai Ketua TAPD, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala DPKAD, Sekretaris Dinkes, Kasubag Perencanaan Dinkes, dokter bidan puskesmas, Ketua organisasi profesi, dan ketua LSM. Hasil: Kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas dan pembiayaannya di Kabupaten Halmahera Selatan belum mencukupi. Kekurangan tenaga kesehatan puskesmas terutama untuk tenaga dokter dan dokter gigi. Keberadaan tenaga ini di puskemas menentukan besaran kapitasi dalam pelaksanaan JKN. Pembiayaan tenaga kesehatan puskesmas juga belum mencukupi, walaupun sudah ada komitmen pembiayaannya. Pembiayaan tenaga kesehatan juga mencakup pembiayaan studi lanjutan, dan membiayai pelatihan, sebagai bentuk insentif non material. Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter dan dokter gigi, Upaya tersebut selain rekrutmen PTT daerah, pendayagunaan PTT Pusat, dan program dokter internsip juga memberikan beasiswa bagi putra daerah setempat untuk kuliah di fakultas kedokteran. Kesimpulan: Ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Halmahera Selatan belum memenuhi standar dari Kementeriaan Kesehatan. Belum ada komitmen kuat pemerintah daerah dalam pembiayaan tenaga kesehatan karena alokasi berfluktuatif setiap tahunnya.Upaya Dinas Kesehatan untuk memenuhi tenaga dokter dan dokter gigi puskesmas juga belum maksimal sehingga masih ada beberapa puskesmas tanpa dokter dan dokter gigi.

Background: Availability of health workers in Public Health Center (PHC), related to type of work, number and distribution influencing the succesfull implementation National Health Insurance since held on 1 january 2014. Guidelines of Health workers Standard explained Ministry of Health ensured availability of health humah resources according to Regulation of Health Ministry, No. 75, 2014 about Public Health Center. South Halmahera as remote area and islands be charged to provided health workers . Need awarnesse and commitment from all stakeholder to provide adequate health workers include the financing to support implementation of National Health Insurance in PHC. Objective: Describing the financing of health workers on at PHC in South Halmahera. Method: The kind of study was descriptive and used study design was qualitative. Study conducted in South Halmahera, North Maluku Province. The study involved stakeholder amounts of 14 participant including Chair of Commision IDistrict Parliament, Secretary in Sub-national Level as Head of TAPD, Development Planning Agency in Sub-National Level, Head of Employee Affairs Agency in Sub-national Level, head of Kepala DPKAD, Person in charged of human resources in District Health offices, Head of planning subsection in District Health offices, also 2 doctors and 1 midwives as delegation of health workers from PHC, Non Government Organisation (NGO) and Local Chief Proffesional Health Organisation (IDI and IBI). Results: Requirement of health workers in PHC and the financing in South Halmahera was inadequacy. Regional government has commited against health workers financing but in PHC still lack of health workers , mainly general doctor and dentist. Availability of health workers needed to determined number of capitation on implementation National Health Insurances. Conclusion : Regional government is committed to providing health workers, but the number of health workers remains inadequate and consistency of financing has not been good.

Kata Kunci : tenaga kesehatan, pembiayaan, komitmen stakeholder, health workers, financing, commitment, stakeholder