IMPLEMENTASI HAK CUTI HAMIL BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

ILHAM MAJID, Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Penelitian mengenai Implementasi Hak Cuti Hamil Bidan PTT di Kabupaten Jeneponto, berujuan untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum terkait Hak Cuti Hamil Bagi Bidan PTT dengan adanya 2 Pengaturan yang Berbeda. Pemberian hak cuti hamil buat Bidan PTT Di Kabupaten Jeneponto merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2003, dengan pemberian cuti sebanyak 40 hari, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang memberikan cuti sebanyak 3 Bulan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data primer dengan didukung penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dipaparkan dengan metode deskriptif-analisis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan, selanjutnya dilakukan upaya analisis berdasar pada teori yang terdapat dalam disiplin ilmu hukum, yang berkenan dengan persoalan perlindungan hukum terkait pemberian cuti hamil terhadap Bidan PTT. Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Hak Cuti Hamil Bidan PTT di Kabupaten Jeneponto, maka dapat disimpulkan dalam pemberian perlindungan hukum terkait hak-hak khusus yaitu hak cuti hamil untuk bidan PTT, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 dengan memberikan masa cuti hamil sebanyak 40 hari, dan ketentuan ini bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang memberikan hak cuti hamil selama 3 bulan, ketentuan ini juga terbilang sangat tidak efektif dan mengandung banyak resiko yang berdampak terhadap keselamatan Bidan PTT dan efektivitas bekerja Bidan PTT.

This research aims to identify and assess the associated Rights Protection Law Leaves Pregnant for PTT midwives with their 2 Different settings. Granting the right to maternity leave for PTT midwives Jeneponto In referring to the Minister of Health Regulation No. 7 of 2003, with the provision of leave as much as 40 days, is contrary to the provisions of Law No. 13 of 2003, which gives off as much as three months. This study is a normative-empirical, by reviewing laws drafted by conducting filed research to obtain primary data and being supported by research literature as well. The results of the study presented by descriptive-analytic methods that describe the facts found, further efforts are based on the analysis of the theory contained in the disciplines of law, which is pleasing to issues related to the provision of legal protection against PTT midwives as maternity to leave. Based on the analysis of the implementation of Right to Leave Pregnant Midwife of PTT in Jeneponto, it can be concluded in the provision of legal protection related to specific rights ie the right to maternity leave, PTT, referring to the Minister of Health Regulation No. 7 of 2013 to give time for maternity leave as many as 40 day, and is contrary to the provisions of Law No. 13 of 2003 which provides the right maternity leave for 3 months, this provision also fairly ineffective and poses many risks that affect the safety and effectiveness of the work of Midwives PTT.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Cuti Hamil, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan