KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM RI MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KOMANG AYU LESTARI, Hariyanto, S.H., M.Kn

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama mengkaji peranan notaris dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui SABH. Kedua mengkaji kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik terhadap Surat Keputusan Pengesahan Menteri yang dapat dicetak sendiri oleh Notaris. Ketiga mengkaji faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam proses pendaftaran melalui SABH. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data-data di lapangan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk melengkapi data sekunder dilakukan juga penelusuran terhadap data primer. Cara penelitian dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Pertama peran dan tanggung jawab Notaris menjadi bertambah seiring dengan terbitnya peraturan hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2014. Kedua, Notaris wajib untuk menandatangani dan membubuhi cap jabatan serta memuat frasa yang menyatakan Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH, dengan begitu Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian cetakan Surat Keputusan tersebut. Ketiga adalah faktor yang mendukung adanya proses pendaftaran melalui SABH sampai dengan pencetakan Surat Keputusan Pengesahan dirasa oleh Notaris lebih mempercepat kinerjanya dan proses pengesahan badan hukum tidak lagi berlarut-larut. Faktor penghambat dari proses ini adalah ketidakpastian server SABH dalam perawatan (offline) sehingga Notaris harus berjaga-jaga terhadap jangka waktu berlakunya akta. Kedua Notaris diuji untuk memahami seluk beluk terkait PT karena pada saat ini sudah tidak terdapat koreksi dari Menteri sehingga tidak ada lagi filter yang menyaring substansi akta Notaris.

This research was intended to first study role of notary in registration process of validation of limited liability legal entity to the Law and Human Right Minister through SABH. Second, it studied proofingpower of electronic signature over Decision Letter of Minister Validation that is printed by notary. And third, it studied factors supporting and hampering registration process through SABH. It is normative law research supported with field data. The research was conducted by analyzing secondary data consist of primary, secondary and tertiary law materialrelated to the research object. Secondary data was completed with primary data. The research used documentary study with library research method. Data analysis was conducted with qualitative method. Based on result and discussion, following conclusions are drawn. First, role and responsibility of notary is added due to Regulation of Law and Human Right Minister number 4/2014. Second, notary has obligation to sign and give official stamp andto add phrase �the Minister Decision is printed from SABH�. Therefore notary has responsibility fully over originality of the Minister Decision printout. In addition factor supporting registration process through SABH is fast registration process of legal entity validation. However, its hampering factor is uncertainty due to server maintenance so notary should be ready for deed period. Moreover, notary should understand matters related to limited liability because there is no correction from the Minister so there is no filter for notarial deed substation.

Kata Kunci : Notaris, Pengesahan Badan Hukum, SABH