PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) UNTUK OTONOMI: STUDI KASUS GERAKAN ZAPATISTA DI MEKSIKO

GUNAWAN LESTARI E, Dr. Dafri Agussalim, M.A.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

INTISARI Kemunculan dan mobilisasi gerakan masyarakat adat merupakan sebuah proses yang kompleks. Di dalamnya melibatkan pertautan antara dinamika struktural dan respon aktor gerakan terhadapnya. Gerakan Zapatista di Meksiko adalah salah satu contoh penting mobilisasi gerakan adat kontemporer di Amerika Latin. Selain menyerang neoliberalisme dan menuntut demokratisasi politik nasional, tuntutan utama gerakan ini adalah adanya hak otonomi lokal dimana mereka dapat mengelola pemerintahan mandiri berbasis demokrasi partisipatoris dan tradisi adat. Meski mendapatkan penentangan dan hambatan dari pemerintah, gerakan ini pada perkembangannya mampu dan relatif berhasil memajukan agenda otonomi lokal-nya yang mengemuka dalam; (a) Kesepakatan San Andres: Hak-hak dan Budaya Masyarakat Adat (1996), dan (b) Otonomi Sepihak: Junta Pemerintahan Baik (2003). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana gerakan Zapatista mampu dan relatif berhasil dalam memperjuangkan agenda otonomi lokal-nya. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; (a) Konsep Otonomi Masyarakat Adat, merujuk pada pendasaran etis mengenai hak-hak masyarakat adat dan otonomi dalam Konvensi ILO 169 dan konsep internal self-determination, dan; (b) Teori Proses Politik, berhubungan dengan kombinasi elemen dalam sebuah gerakan sosial yang menjelaskan kemunculan dan perkembangannya, mobilisasi sumberdaya yang tersedia, dan aspek kognitif yang menopangnya. Elemen-elemen tersebut adalah Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi dan Framing. Sementara metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan gerakan Zapatista dalam memajukan agenda otonomi lokal-nya ditentukan oleh beberapa faktor, yakni; (a) pergeseran politik di aras global: terbentuknya rezim hak masyarakat adat internasional melalui jaringan advokasi transnasional, yang menopang dan mendorong politisasi isu-isu adat, dan perubahan politik di tingkat nasional: krisis korporatisme PRI dan adaptasi kebijakan neoliberal, yang memicu politisasi identitas adat seiring dengan merosotnya identitas petani; (b) memafaatkan dan bertumpu pada sumber daya yang tersedia akibat perubahan tersebut: jaringan masyarakat sipil nasional dan internasional, dan; (c) kemampuan framing, menghubungkan tuntutan otonomi dengan problem ketidakadilan di tingkat nasional dan global, sehingga memperluas dukungan dan solidaritas. Selanjutnya, Kesepakatan San Andres dapat dikatakan sebagai perluasan kesempatan politik sebab menjadi legitimasi etis bagi otonomi sepihak Zapatista (JBG).

The emergence and mobilization of indigenous people is a complex process. It involves the relations between structural dynamics and the responses of the movement's actors toward it. The Zapatista movement in Mexico is one important example of contemporary indigenous mobilization in Latin America. Beside opposing neoliberalism and fighting for democratization of national politics, the main demand of this resistance is advocating the right of local autonomy where they can run self-autonomous governance on the basis of participatory democracy and customary tradition. Despite getting challenges and obstacles from the government, this movement on its later stage is able to relatively advance their local autonomy agenda, which manifested in: (a) San Andres Accords: Rights and Cultures of Indigenous People (1996) and (b) Unilateral Autonomy: the Councils of Good Government (2003) This research aims to explain how and why the Zapatista movement is able to relatively succeed in striving for its local autonomy agenda. There are two approaches used in this research, namely (a) concept of Indigenous People Autonomy, referring to ethical grounding on the rights and autonomy of indigenous people in ILO Convention 169 and the concept of internal self-determination, and, (b) Political Process Theory, associated with the combination of elements within a social movement that explains its emergence and development, mobilization of available resources, and the cognitive aspects that sustains it. Those elements are Political Opportunity, Mobilizing Structures, and Framing. While the research method used here is Qualitative method. The result of this research shows that the ability of Zapatista movement in advocating its agenda is determined by several factors, namely; (a) Political shift on global context: establishment of international regime of indigenous people rights through transnational advocacy network, that underpins and encourages for the politicization of indigenous issues, and political change at national level; crisis of PRI's corporatism and adaptation of neoliberal policies, which then triggered the politicization of indigenous identity along with the declining of peasant identity; (b) utilizing and relying on available resources as a result of the mentioned changes: national and international civil society network, and; (c) Framing ability, linking the demand of local autonomy to problems of injustice at the national and global level, thus expanding support and solidarity. Furthermore, San Andres Accords can be regarded as an extension of political opportunity since it becomes ethical legitimacy for unilateral Zapatista's autonomy (JBG)

Kata Kunci : Zapatista, Masyarakat Adat, Otonomi, Teori Proses Politik, Neoliberalisme, Masyarakat Sipil, Kesepakatan San Andres, Junta Pemerintahan Baik,