Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perwakilan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

SULTHAN MUHAMMAD YUS, Aminoto, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi demokrasi Pancasila dalam lembaga perwakilan MPR dilihat dari kedudukan, wewenang, dan susunan keanggotaan. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam mewujudkan demokrasi Pancasila dalam lembaga perwakilan MPR. Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumenter. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan; Pertama, demokrasi Pancasila dilaksanakan berdasarkan atas konstitusi, setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 terjadi perubahan yang signifikan dalam tubuh MPR, terutama terkait kedudukan, wewenang dan susunan keanggotaan. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, MPR tidak memilih presiden, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, kewenangan dalam menurunkan presiden tidak mutlak kewenangan MPR, keberadaan utusan golongan dalam MPR dihapuskan. Kedua, adanya kendala-kendala dalam mewujudkan demokrasi Pancasila, yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam tempo yang singkat, ditambah belum ditemukannya konsep yang ideal terhadap utusan golongan dalam susunan keanggotaan MPR, dan kondisi politik yang berubah-ubah menghambat konsolidasi demokrasi Pancasila.

This research aims, first identify and analyze the implementation of demokrasi Pancasila in legislation concerning representative body of MPR viewed from the position, authority, and composition of membership. Second, to identify and analyze the constrains in realizing the demokrasi Pancasila in MPR representative body. This type of research is normative legal research. The approaches used are the statute approach, the conceptual approach, and historical approach. The type of data used in this research is secondary data types. Data collection techniques using literature studies or documentary studies. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the research result, first, the demokasi Pancasila is implemented based on the constitution, after the amendment of UUD NRI 1945, there are significant changes in the body of MPR, primarily related to the position, powers, and composition of membership. MPR is no longer serves as the highest state institution, popular sovereignty carried out according to the constitution, MPR does not elect the president, the president is not accountable to MPR, does not have the absolute authority to impeach the president, and the existence of group representatives in the assembly abolished. Second, the constrains in realizing the demokrasi Pancasila, the amendment of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 implemented within a short time, not yet found the ideal concept of the group representatives in the membership of MPR, and political conditions changing inhibits the consolidation of demokasi Pancasila.

Kata Kunci : Demokrasi Pancasila, Representative Body, MPR