Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor : 04/G.TUN/2001/TUN.YK.)

TOTALIS TYAS INUNG PRIHANTO SURYO, Prof. Dr. Sudjito, S.H, M.Si

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam Perkara Nomor : 04/G.TUN/2001/PTUN.YK. 2) Mengetahui menganalisis dan mengetahui bagamanakah akibat hukum dari munculnya sertifikat ganda dan 3) Menganalisis dan mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bilamana terdapat sertifikat ganda. Penelitian ini merupakan penelitan yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggabungan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, terbitnya sertifikat yang menjadi obyek sengketa tersebut didasari prosedur yang melawan hukum, yaitu dengan manipulasi data-data yang mengakibatkan produk yang dihasilkan cacat dan batal demi hukum. Keputusan pembatalan sertifikat oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah in kracht berakibat terhadap beberapa hal : Akibat hukum bagi sertifikat ganda tersebut antara lain adalah:1)Terjadi kekacauan kepemilikan.2)Terjadi ketidakpastian hukum.3)Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat. 4)Pembatalan sertifikat. Akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut yakni bahwa bagi para pihak tidak mempunyai perlindungan hukum/jaminan kepastian hukum serta kerugiaan materiil dan imateriil selama bersengketa. Akibat hukum bagi Badan Pertanahan Nasional, bahwa kasus tersebut semakin menimbulkan image tidak baik, lembaga tersebut dipertanyakan aspek kinerjanya sejauh ini. Kepemilikan hak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut diatas menjadi contoh dimana belum optimalnya perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.10/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.373K/TUN/2002 yang kesemuanya dimenangkan penggugat, pertimbangan sudahlah tepat, menurut pendapat majelis hakim, telah cukup terbukti menurut hukum bahwa kepentinggan para penggugat dirugikan.2)Keputusan pembatalan kepemilikan di Peradilan negeri diikuti pembatalan sertifikat oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah in kracht, menimbulkan akibat hukum yaitu bahwa sertifikat tersebut cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, artinya sertifikat tersebut tidak bisa lagi dijadikan alat bukti atas kepemilikan hak atas tanah. 3)Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat mempersoalkan keputusan-keputusan pemerintah atau keputusan-keputusan administrasi negara adalah sebuah upaya Penggugat untuk mendapatkan Perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu disarankan 1)Perlunya dibentuk lembaga peradilan khusus Agraria sebagai lembaga penyelesaian konflik yang khusus menangani sengketa Agraria, hal tersebut juga sebagai bagian dari perwujudan reforma agraria. 2) Prinsip kehati-hatian, peta dasar pendaftaran dalam sebuah basis data bidang tanah pada setiap daerah dan penggunaan teknologi informatika dengan sumber daya manusianya yang memadai harus segera diterapkan di Badan Peratanahan Nasional.

The purpose of this resarch are for : 1) to analysis and find out the basic consideration of judge to decide the cancelation of the right on land crtificate in the Case Number 04/G.TUN/2001/PTUN.YK. 2) to knowing and analysis how is the result on law from the emergence of double sertificate and 3) to analysis and knowing how the law protection againts the holder of the right in land certificate if there were a double certificate. This research is a research that it is juridical and normatif, that it is a law research that investigate the library material or the secondary data that cover the primary and secondary law material. The method of data gathering was done by combining library research and field research. The result of this research and the conclusion showed that the issuance of sertificate that become the dispute objek based on the procedure that againts the law, by manipulating the data that make the product that have been produced defect and canceled for the name of the law. The decision of the certificate cencelation by the state Administrative Court (PTUN) judge that have been in kracht efect to several things : 1) the law consequence for the double certificate are as follow : a. A chaos in certificate owning. b.uncertainty in law. c. Make the society not believing the authenticity of the certificate. d. Certificate cencelation. 2) the law consequence for the parties who involved in that case is for the parties who don have law protection or the guarantee of law certainty also the loss of materiel and immateriel during the dispute. 3) the law consequence for the National Land Agency(BPN), that the case make a bad image, the performance of that institution will be questioned. The ownership of land certificate that become dispute as in the above become the example that our law protection againts land certificat that have been issuanced is still unoptimal. Based on the result of the research and the conclusion are as follow 1) the decision of Adiministrative Court (PTUN) of Yogyakarta No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo the decision of Administrative Court (PTUN) of Surabaya No.10/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY jo the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia (MA) that all have been won by the plaintiff, right consideration, based on the opinion of panel of judges (majelis hakim), have been enough evidence based on the law that the interest of plaintiff was injured. 2)the decision of cancellation ownership in the judiciary of the country followed the cancellation of a certificate by The State Court (PTUN) judge who have been in kracht, make the law consequence that the disability law certificate so it does not have the power of law, It means that the certificate can no longer be used as evidence over the ownership rights to the land. 3) the existence of The State of the judiciary (PTUN) that can question government decisions or decisions of State administration is the efforts of the plaintiff to obtain legal protection. Therefore, it is recommended 1) the need for the formed of Agrarian special courts as a conflict solver institution especifically addressing Agrarian disputes, it is also as part of the embodiment of agraria reformation. 2) the principle of prudence, the basic map on registration in the database on the land in each region and the uses of sufficient technology and human resources are must be adequate immediately and implemented in the National Land Agency (BPN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertifikat Ganda, Putusan PTUN