EKSISTENSI ASAS PACTA SUNT SERVANDA ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG(KAJIAN MENGENAI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN PT FREEPORT)

ARSADT, Contract, Contract of Work, Pacta sunt servanda, Lex Specialis.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keberlakuan Kontrak Karya Freeport semenjak adanya perubahan mendasar mengenai Undang-Undang Pertambangan dilihat dari asas pacta sunt servanda dan keberadaan Kontrak Karya Freeport dapat dikatakan lex spesialis sehingga dapat mengesampingkan atas perubahan Undang-Undang Pertambangan. Penelitian ini bersifat deskritif karena menggambarkan persoalan hukum dalam tataran teori. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data skunder sebagai sumber data. Cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau studi keperpustakaan. Data yang diperoleh diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskritif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskritif-kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa : Pertama, Keberlakuan Kontrak Karya Freeport dilihat dari asas pacta sunt servanda setelah terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi lemah karena asas pacta sunt servanda bukanlah asas yang dapat berlaku mutlak dalam pase pelaksaan kontrak, karena asas iktikad baiklah yang harus menjadi tolak ukur. Kedua, Kontrak Karya Freeport bukanlah lex spesialis dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertama, karena kedudukan Negara saat membuat perjanjian sama dengan badan hukum pada umumnya, kedua, karena Kontrak Karya Freeport adalah sama seperti kontrak pada umumnya maka tunduk pada ketentuan Hukum Perjanjian dan oleh sebab itu keberlakuan kontrak karya tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

The experiment aimed to find out and analyze the enforceability of Freeport Contract of Work since constitutional amandements about mining changes. If seen by pacta sunt servanda principle and existence the Freeport Agreement can be categorized as Lex Specialis so that it can rule out the mining law. This is a descriptive research since it describes the legal problem in theoretical level. This is a normative legal research with secondary data as the sources. The method in collecting data is library and document research. The data that are collected in this research is analyzed by using the qualitative method, and explained descriptively and obtained descriptive qualitative description of research. The research concluded that: First, the enforceability of Freeport Contract of Work seen from the pacta sunt servanda principle after the issuance of Law No 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, becomes weak because the pacta sunt servanda principle is not an absolute force principle in the phase of the execution of contract, because good faith principle is the one that supposed to be the point of reference. Second, the Freeport Contract of Work is not a Lex Specialis on Law No 4 of 2009 on Mining and Coal Mining, first, because the State’s position when making the agreement is equal to legal entity in general, second, because Freeport Contract of Work is is equal to contract in general hence it must comply to the provisions in Contract Law therefore the enforceability of Contract of Work cannot be contradicted to the legislation.

Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak Karya, Pacta sunt servanda, Lex spesialis.