CARA PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM PERKAWINAN CAMPUR

APSARI SRI EKOWATI, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah memperoleh gambaran mengenai proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun di dalam praktek dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan mengetahui proses dan persyaratan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian khususnya oleh orang asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1996, tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah dengan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti fenomena atau keadaan dari obyek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan suatu satuan rumah susun mempunyai korelasi langsung dengan status tanah bersama yang menjadi alas hak dari satuan rumah susun tersebut. Hak Milik atas satuan rumah susun dapat diartikan sebagai bagian dari hak atas tanah yang menjadi alas haknya. Apabila hak atas tanah yang menjadi alas haknya adalah hak milik maka persyaratan seseorang atau badan hukum yang hendak memperoleh hak milik atas satuan rumah susun harus memenuhi persyaratan perolehan hak milik sebagaimana diatur dalam UUPA. Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UUPA pemerintah telah menentukan kebijakan mengenai warga negara asing atau badan hukum asing dalam perolehan hak atas tanah atau kebijakan di bidang pertanahan. Hal mana berlaku juga untuk satuan rumah susun yang dibangun diatas Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Pakai. Dasar hukum pengaturan kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah atau tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1996, apabila orang asing membeli rumah tempat tinggal dalam bentuk satuan rumah susun tersebut harus dibangun diatas tanah dengan status Hak Pakai atas tanah negara. Dan apabila dalam hal penyelenggara pembangunan atau pengembang yang membangun rumah susun diatas status tanah Hak Guna Bangunan (HGB), maka terdapat upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang asing atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campur di Indonesia untuk dapat mememiliki satuan rumah susun tersebut

The purpose of the research done in this thesis is to obtain a clear idea regarding of obtaining ownership right/title over a flat unit, which in its practice is related to existence of Law Number: 16 year 1985 concerning "rumah susun" (Flats) and also to discover the processes and requirements, as well as the potential issues thet may be faced, in the matter of ownership of a house or residence, especially by foreigners in Indonesia, according to Government Regulation Number :. 41 year 1996, concerning the Ownership of Houses or Residente for Foreigners Domiciled in Indonesia This research is done by utilizing the descriptive analysis method and the method used approaching the thesis subject the empirical research method, a research methodology which focuses on finalizing the phenomena or situation of the research object in great detail, by collecting the facts that occur (relating to the research object) as well as developing the existing concepts. The thesis discusses the issues faced by an Indonesian Citizen (WNI) who is involved in a mixed marriage with a Foreigner Citizen (WNA), especially concerning the joint assets obtained during their marriage. The stipulations regarding marriage that are contained in Article 29 verse 1 and Article 35 verse 1 of the Marriage Law regulate the marriage agreement that is conducted at the time of or before the marriage ceremony is performed before a registar of marriage, concerning the separation of individual assets, and the joint assets that are abtained during the marriage. The result gained by the reaserch lead to the conclusion that the ownership of a flat unit has a direct correlation with the status of the joint land on which that flat unit is established. The Freehold Title over the flat unit may be interpreted to be a part of the right/title over the land on which the other rights/titles are based. If the right/title over that land is a Freehold Title (Hak Milik), then a person or legal entity who wishes to obtain the freehold title over the flat unit must fulfill the requirements for the acquisition of a freehold title as regulated in The UUPA (Outline Law of Agrarian Affairs). According to the stipulation of Article 21 and Article 26 of the UUPA, the government has established certain policies for foreign citizens or foreign legal intities, regarding the acquisition of land rights/titles or policies in land-related fields. These policies also apply to flat units that are built over building rights title or right to use title. The legal basis for the regulation of ownership of flat units by foreigners domiciled in Indonesia is Government Regulation Number: 41 year 1996 concering the ownership of houses or residences by foreigners domiciled in Indonesia. According to Government Regulation Number: 41 year 1996, if a foreigner purchases a house or residence in the form of a flat unit, that unit must be built on a plot of land with the status of a Right to Use Title on state land. And in the event that the developer builds the flat unit on a plot af land with the status of Building Rights Title (HGB), there are certain legal efforts that may be undertaken by a foreign person or an Indonesian Citizen (WNI) who has entered into a mixed marriage, in order to own that flat unit.

Kata Kunci : Hak milik, Hak pakai, Hak Guna Bangunan, : Right to Use Title, Freehold Title, Building Rights Title.