IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DECRETO LEI NO.4/2014 TENTANG PREDECONSENTRASI KE DESENTRALISASI DI DISTRIC AILEU NEGARA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA TIMOR LESTE

Amaral, Artur Da Silva, Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Sistem Administrasi pemerintah terpusat merupakan hambatan dalam proses penyelenggaraan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses tersebut. Implementasi kebijakan Decreto lei no. 4/2014 tentang Pre-Deconsentrasi ke Desentralisasi di Distric Aileu Negara Republik Demokratik Timor Leste menunjukan hasil masih bermasalah. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa belum mencapai tujuan, belum berhasil, kurangnya fasilitas, kurangnya pengalaman, pelayanan kurang baik dan kurangnya pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Decreto Lei no. 4/2014 tentang Pre-Deconsentrasi ke Desentralisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan factor-faktor pendukung di Distric Aileu Negara República Democratica de Timor Leste, dengan menggunakan empat faktor yakni: Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Key parsons dalam penelitian ini adalah Administrador Distric Aileu, Camat Aileu Kota, Kepala local SAIM, Kepala Kebersihan Aileu, Vice Menteri MAE, Direktur Jenderal Desentralisasi Administrasi, Direktur Nacional SAIM, Direktur Nacional Modernisasi Administrasasi, Ketua Komisi A. Parlemen Nacional, Vice komisi A Parlemen Nacional dan ketua Fraksi Partai CNRT. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum implementasi kebijakan Desentralisasi belum mencapai tujuan . Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahapan dalam proses Pre-Deconsentrasi , Deconsentrasi Administrasi, Desentralisasi Administrasi, dan penyerahan wewenan daerah (poder local) belum ada peraturan pemerintah tentang pemilihan poder local. Namun melalui tahapan tersebut pemerintah pusat mendelegasikan wewenan, Sumber Daya Manusia, dan peralatan kepada pemerintah daerah untuk menguranggi beban dari pemerintah pusat. Kemudian beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan desentralisasi yakni komunikasi, Sumber Daya Manusia dan disposisi, sedangkan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah struktur birokrasi. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini diantaranya, secepatnya didelegasikan peraturan pemerintah no. 3/2016 dan segera membuat jadwal untuk membahas peraturan-peraturan pemilihan poder local, juga di adakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Centralized government administrative system slows administration of services for public needs. This is due to various factors affecting the process. The implementation of Decreto lei no. 4/2014 on Pre-Deconcentration to Decentralization in Aileu District of Timor Leste Democratic Republic is still problematic. This is indicated by the research results on unachieved purposes, unsuccessful implementation, shortage of facilities, lacking experience, shortage of services, and insufficient education. The purpose of this study was to determine the implementation of Decreto Lei no. 4/2014 on Pre-Deconcentration to Decentralization and to identify inhibiting and supporting factors in Aileu District of República Democratica de Timor Leste, using four factors, i.e.: Communication, Human Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method and approach were qualitative descriptive. The informants in this study were Administrador of Aileu District, SubDistrict Head of Aileu Kota, Chairman of local Secretari Apoio Instaladora Municipio, Chairman of Aileu Hygiene, Vice Minister of Public Administration, Director General of Administrative Decentralization, Director of Nacional Sekretario Apoio Instaladora Municipio, Director of National Administrative Modernization, Chairman of Commision A, Parlemen Nacional, Vice Commision A of Parlemen Nacional and Chairman of CNRT Party Fraction. Data was collected by interview, documentation, and observation in the field. The research result generally shows that the implementation of Decentralization policy hasn’t reached its purposes. This was evident in several stages in Pre Deconcentration, Administrative Deconcentration, Administrative Decentralization, and Local Authority Handover (poder local). There was no government regulation on poder local election. However, the central government delegates authority, human resources, and equipment to local governments to reduce the burden of the central government through the stage. Several inhibiting factors of the implementation of the decentralization policy were communication, human resources, and disposition. The supporting factor in the implementation of this policy was bureaucratic structure. The suggestions of this study are to delegate all government regulation no. 3/2016 as soon as possible and to schedule discussion of regulations of poder local election, as well as to hold trainings to improve human resources quality.

Kata Kunci : Pre-Deconsentrasi, Poses Desentralisasi, Kebijakan Publik, Pre-Deconcentration, Decentralization Process, Public Policy