PERKEMBANGAN PRINSIP HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGATURAN TENTANG INVESTASI

KELIK EKO WIJAYANTO, Prof.Dr.Nurhasan Ismail,S.H.,M.Si

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan penerapan prinsip hak menguasai negara dalam pengaturan investasi terutama ditinjau dari aspek perizinan, aspek pelaku kegiatan usaha, serta aspek pemanfaatan sumber daya alam dalam periodisasi: (a) Orde Lama, (b) Orde Baru, dan (c) Orde Reformasi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utamanya. Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep hak menguasai negara merupakan suatu konsep yang bertolak dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perkembangannya, penerapan prinsip hak menguasai negara dalam pengaturan investasi dapat disandingkan dengan perkembangan semangat dari masing-masing periode. Era orde lama, dimana semangat nasionalisme masih memuncak, konsep hak menguasai negara belum terlalu dipergunakan dalam rangka menarik investasi, hal ini mengingat pada orde lama ini masih terdapat kecenderungan anti modal asing. Memasuki periode orde baru, dengan semangat pembangunannya menerapkan berbagai peraturan sebagai perwujudan hak menguasai negara, bahkan mulai terdapat sektoralisme pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dalam periode ini modal asing dirasakan sebagai juru selamat guna memperbaiki perekonomian di Indonesia. Prinsip hak menguasai negara mulai dipergunakan sebagai sarana untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. Memasuki periode reformasi, seakan melanjutkan pada periode sebelumnya dimana penerapan hak menguasai negara melalui sektoralisme dalam pengaturan sumber daya alam semakin masif. Namun pada periode ini disamping sektoralisme yang berkembang ada upaya untuk menyeimbangkan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan berbagai pemaknaan baru perihal prinsip hak menguasai negara.

This research is purposed to know an analize the development of the application of the state right to control in regulating investation pricipally reviewed from the aspect of permission, actors business activities and the beneficial of natural resources in this period: (a) the Old Order, (b) the New Order, and ( c) Reform Order This research ia a normative law by using approach of constitution, and history approach. The data is the secondary data as the main data. The management and data analysis are descriptive qualitative. After the data is analized and studied, it will be concluded with deductive method. By analizing them, it can be concluded that the principals of the state right to control is the principals that come from the provision of Article 33, paragraph (3) of the UUD 1945 with the main purpose is as well as the prosperous of the people. As the development, the application of the principle of the state right to control in regulating investation can be matched with the development of the spirit of each period. The era of the old order, in which the spirit of nationalism is still peaking, the concept of the state right to control has not been overly used in order to attract investment, it is given the old order is stiil a tendency to be against foreign capital. Entering new order period, with the spirit of the development implemented regulations as the realization of the state right to control, and even began the sectoralism arrangement of the beneficial of natural resources. In this period, foreign capital is perceive as a savior in order to improve the economy in Indonesia. The principals of the state right to control began to be used to attract investors to invest in Indonesia. Entering the reform period, though continuing in the previous period in which the application of the state right to control through sectoralism in the regulation of natural resources more massive. However in this period besides the growing sectoralism there is an attempt to balance through a Constitution Court that gives various new meanings regarding the principle of the state right to control.

Kata Kunci : prinsip hak menguasai negara, pertanahan, investasi