PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG TERKENA SANKSI PELANGGARAN JABATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANNISA AMELIA T, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang terkena sanksi pelanggaran jabatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Sifat penelitian yaitu deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sumber data primer didapatkan langsung dari responden dan narasumber di lapangan melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dengan metode Porposive Sampling. Responden dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelanggaran tugas jabatan notaris diperoleh dari aduan masyarakat dan dari pemeriksaan. Majelis Pengawas Daerah bersifat pasif terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang terkena sanksi jabatan, yaitu belum adanya perbedaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPD terhadap Notaris yang terkena sanksi pelanggaran jabatan maupun yang tidak terkena sanksi jabatan. Hal ini dikarenakan data atau tembusan yang diberikan oleh MPW kepada MPD terkait Notaris yang terkena sanksi jabatan belum dirapatkan atau dibahas lebih lanjut untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Pada prakteknya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang terkena sanksi jabatan kembali dilakukan melalui pemeriksaan rutin dan laporan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dan sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun pada prakteknya ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu pekerjaan dan waktu dari masing-masing anggota MPD, jumlah notaris yang semakin meningkat, sarana atau fasilitas belum memadai, adanya keterbatasan dana dan sikap notaris yang tidak peduli terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dikarenakan sanksi yang diberikan dianggap belum maksimal.

This study aims to examine, analyze and understand fostering and supervision of the Regional Supervisory Council for notary who sanctioned malfeasance in Daerah Istimewa Yogyakarta and the factors that become obstacles to the Regional Supervisory Council for the implementation of fostering and supervision. This study is normative-empirical study using primary and secondary data. Secondary data was obtained from literature research with documented method and collecting data tools is in form of document study. The nature of study is descriptive. The source of primary data is directly acquired from respondents and relatable sources in the field through interviews using interview guidelines with Purposive Sampling method. The respondents of this study consist of Regional Supervisory Council in Daerah Istimewa Yogyakarta. Data were analyzed qualitatively. The result of this study indicates that malfeasances of notary were obtained from public complaints and through examination. Regional Supervisory Council is being passive related to the fostering and supervision against the notary who sanctioned for malfeasance, which there is no distinct difference for fostering and supervision from MPD towards Notary who were sanctioned and for those who were not. This is due to the data or copy of letter given by MPW to MPD associated to sanctioned notary for malfeasance have not been proceed to meeting or forward discussion in order to determine further actions. In practice, the implementation of the fostering and supervision towards Notary who sanctioned for malfeasance is being conducted again through regular examination and reports from the public. Fostering and supervision carried out by the Regional Supervisory Concil in Yogyakarta have been done to maximum efforts and have been run in accordance with Law No. 30 Year 2004 jo Law No. 2 of 2014, Code Ethics of Notary and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia. In matter of fact, there are several constraint factors such as tasks and the time of each member of the MPD, increasing number of notaries, inadequate facilities, the shortage of funds and the attitude of the notary who disregard about the results of the examination undertaken by MPD due to the given sanction is considered not maximized yet.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah, Notaris