Eksplorasi Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali

HENI CHRISTIANA, Irwan Taufiq Ritonga, SE., M.Bus., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Jawa dan Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD serta solusi yang dapat disarankan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen LKPD Tahun 2015 yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian. Dokumen tersebut didapatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016. Data primer berupa hasil wawancara semiterstruktur terhadap partisipan memiliki tingkat artikulasi kurang dari seratus persen. Data sekunder dianalisis dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam lembar muka LKPD berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria yang digunakan tersebut berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung dengan kriteria artikulasi yang dibangun oleh penelitian sebelumnya. Data primer dianalisis dengan model Miles and Huberman untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD. Berdasarkan hasil analisis dokumen LKPD, didapatkan bahwa 11 dari 91 atau 12% LKPD yang diteliti memiliki tingkat artikulasi LKPD 100 persen, dan sebanyak 80 dari 91 atau 88% LKPD berartikulasi kurang dari 100 persen. Tingkat rata-rata artikulasi LKPD se-Jawa dan Bali sebesar 76,67 persen dengan tingkat artikulasi terendah sebesar 46,15 persen atau hanya mampu memenuhi enam dari tiga belas kriteria artikulasi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis data wawancara, diidentifikasi empat faktor penyebab ketidakartikulasian dalam LKPD, yaitu faktor aparatur penyusun laporan keuangan, faktor peranan auditor internal maupun eksternal, faktor pemanfaatan teknologi/sistem informasi, serta faktor-faktor lainnya. Kata kunci: artikulasi, laporan keuangan, pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan

This research aims to explore the level of articulation of local government's financial reports (LKPD) throughout Java and Bali. Moreover, this research also aims to identify the things which may cause inarticulate LKPD reports, and the solutions to be recommended in solving these issues. The data used in this research are primary and secondary data. The secondary data consist of LKPD documents of 2015 which received Unqualified Opinion, these documents were obtained from Indonesian Supreme Audit Institution's (BPK) Financial Audit Report (LHP) of 2016. The primary data consist of results of semi-structured interviews with participants who, according to a calculation result, showed an articulation level of less than 100 percent. The secondary data were analyzed by comparing the numbers displayed on the front page of the LKPD with a certain arranged set of criteria. The criteria are based on Government Accounting Standards (SAP) and are supported by articulation criteria which are built based on previous researches. The primary data were analyzed using Miles and Huberman's model to determine the factors that cause inarticulate LKPD reports. Based on the LKPD analysis results, eleven out of ninety one reports (12% of all LKPDs reviewed) show 100 percent articulation level, and eighty reports (88% of all LKPDs reviewed) show less than 100 percent articulation level. The average rate of articulation of LKPDs throughout Java and Bali is 76.67%, in which the lowest articulation rate is 46.15%, or can only fulfill six out of thirteen criteria of articulation established. Based on the results of analysis and interviews, four causing factors of inarticulate LKPD reports are: the personnel who make the report; the role of either the internal or the external auditor, the use of technology/information system, and others factors. Keywords: articulation, financial report, local government, Government Accounting Standards

Kata Kunci : artikulasi, laporan keuangan, pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan