PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER DALAM MENJALANKAN FUNGSI KENOTARIATAN DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

GALUH INDRIANA RARASANTI, Ninik Darmini,S.H.,M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian hukum berjudul Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik dan Konsuler dalam Menjalankan Fungsi Kenotariatan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ini menitikberatkan pada pembahasan fungsi kenotariatan pejabat dimaksud yang menyediakan layanan administratif kepada warga negara Indonesia di perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Fungsi tersebut melekat pada jabatan diplomatik dan konsuler berdasarkan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler. Namun demikian, praktek di tiap negara dapat berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana kewenangan pejabat tersebut, kekuatan pembuktiannya, dan batasan pertanggungjawaban yang dipikul. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan memeriksa data, studi pustaka maupun norma hukum. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan pustaka yang terkait dengan permasalahan maupun bahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Cakupan wewenang yang diberikan kepada pejabat diplomatik dan konsuler merupakan terbatas pada legalisasi dan administrasi kependudukan. Sementara terkait dengan kekuatan pembuktian, pada dasarnya akta/dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat diplomatik dan konsuler memenuhi unsur akta autentik, kecuali terhadap legalisasi dokumen yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dan konsuler. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler merupakan pegawai negeri. Dengan demikian, wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan diatur berdasarkan hukum administrasi. Namun demikian, terdapat pula kemungkinan pertanggungjawaban secara pribadi dalam hal terjadinya kelalaian, khususnya dalam hal kenotariatan.

This legal research entitled Role and Responsibility of Diplomatic and Consular Officers in the Missions of the Republic of Indonesia in Conducting Notary Affairs is focusing on the notary function of the officers who provide administrative service to the citizen of Indonesia in the missions. The function itself is a mandatory function based on Vienna Convention on Diplomatic Relation and Vienna Convention on Consular Relation. However, state practices may vary. The purpose of the research is to figure out the authority of the officers in notary affairs, the strength of evidence, and the limitation on the responsibility. This research is a normative research conducted by examining the data, library materials or existing laws. Secondary data were obtained from a review of the literature or library materials related to the problem or research materials. Data obtained from this study were then be analyzed qualitatively. In Indonesian administrative system, diplomatic and consular officers are government officials. Thus, the authority and responsibility are stipulated based on the administrative code. Nevertheless, there is a possibility for the officers to be responsible personally for the malconducts, especially in the notary affairs.

Kata Kunci : diplomatik, konsuler, notaris, tanggung jawab, administrasi