Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

MIKA DINA PRATIWI SUDIARSO, Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan pelaksanaan CSR setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) dan juga bertujuan untuk menganalisis dan menentukan sanksi CSR yang dapat diterapkan kepada Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam serta peran notaris dalam pelaksanaan CSR. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatis dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Data sekunder yang diperoleh berupa bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan CSR kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP TJSL sebagai peraturan pelaksana CSR secara keseluruhan belum mengatur mekanisme pelaksanaan CSR secara lengkap. Pengaturan sanksi bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak melaksanakan CSR belum diatur secara tegas dan jelas karena sanksi CSR didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan lain dimana tidak semua pasal-pasal yang berkorelasi dengan CSR disertai sanksi. Untuk mengisi kekosongan hukum sanksi CSR tersebut maka harus kembali melihat pengaturan sanksi pada peraturan perundang-undang yang lebih umum seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peran notaris dalam pelaksanaan CSR adalah membuat akta notaris risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan CSR yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Akta Berita Acara RUPS. Notaris juga berperan dalam mendukung pelaksanaan CSR yaitu pendirian yayasan dan pembuatan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akta notaris.

This research aimed to figure out the clarity of CSR implementation subsequent to the issuance of Government Regulation Number 47 Year 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company (GR No. 47/2012) and to analyse and define the feasible sanction regarding CSR might be charged to the company that conducts its business activities in the field of and/or related to natural resources and the role of the notary in the implementation of CSR. This research is a normative juridical research based on library research. Secondary data obtained such as library materials and regulations related to CSR then analyzed qualitatively. The conclusion of the research shows that the GR No. 47/2012 as the implementation arrangement of CSR has not define comprehensive arrangement mechanism of CSR. The stipulation of sanction to the company that conducts its business activities in the field of and/or related to natural resources which have not comply to the CSR is not explicitly established since the Government Act delegates the sanction arrangement to other existing regulations which not every of those regulations provide the suitable sanctions arrangement. To fill the gap of the arrangement, CSR should refer to other generic regulations such as Law Number 32 Year 2009 of the Environment Protection and Management and Law Number 25 Year 2007 of Investment. The role of the notary in the implementation of CSR is making minutes of GMS on company's annual reports event that includes CSR implementation reports which is manifested in Deed of Resolutions of GMS or Minutes of Shareholders� Meeting deed. Notary also has another role in supporting the implementation of CSR, namely the establishment of a foundation dan making various Agreements state in notarial deed.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas , CSR , Tanggung jawab sosial dan lingkungan, Sanksi, Notaris.