Distribusi Kuasa Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh PDI-P di Pilkada Jember Tahun 2015

MIMIN ANWARTINNA, Dr. Haryanto, MA

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Distribusi kekuasaan masih menjadi perdebatan di internal partai politik, khususnya saat proses rekrutmen politik untuk pilkada. Hal tersebut karena dalam kebijakan internal partai belum disebut secara jelas seberapa besar kewenangan partai di daerah dalam menentukan kandidat untuk pilkada. Padahal sebagai pelaksana pilkada semestinya partai di daerah diberi kewenangan lebih besar pada proses kandidasi. Faktanya, seringkali keinginan partai di daerah berbeda dengan hasil keputusan partai pusat. Situasi ini kemudian tidak jarang memantik dinamika politik di daerah. Maka dari itu, tesis ini bertujuan melihat bagaimana distribusi kuasa dalam proses rekrutmen politik di PDI-P Jember, serta mengapa akhirnya PDI-P mengusung kandidat dari non kader. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan lokus penelitian di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Sementara objek penelitian difokuskan pada PDI-P Jember. Hasil penelitian menunjukkan belum ada kontrol yang jelas terkait distribusi kuasa antara partai pusat dengan partai di daerah dalam proses kandidasi. Hal ini berimplikasi pada perbedaan dinamika politik yang terjadi dalam setiap level kandidasi. Ketika distribusi kuasa bersifat populis maka proses kandidasi berjalan lebih demokratis dengan selektorat lebih inklusif, serta representasi kelompok sosial dapat lebih terjamin. Sementara, ketika distribusi kuasa bersifat elitis dengan kian naiknya derajat eksklusifitas kandidasi, peluang kepentingan politik untuk muncul jauh lebih besar karena interaksi antara kandidat dengan selektorat menjadi semakin intensif.

Distribution of power remains debatable within political party, especially in political recruitment for local election. It's because the party hasn't clearly mentioned the length of authority of a local party to set the candidate for local election. As an implementer of local election, the local party should have a bigger authority on candidacy process. But in fact, the decision of the central party have a different ways with the local party. Then, this situation often raises the political dynamics on local party. Therefore, this thesis have a purpose to analyze how is the distribution of power on political recruitment on PDI-P Jember, and why does PDI-P choose an external cadre for local election. This research used qualitative methods with case study types. All informants were selected by purposive sampling technique and this research used Jember as a research locus. Data collecting had been finished by interview, literature study and documentation. Furthermore, research object focus is PDI-P Jember. The result shows that distribution of power hasn't clear control among the central party and the local party. This matter affects political dynamic in every level of candidacy. When the distribution of power is populist, the candidacy is more democratic with inclusive selectorate, and a representation of social community is assured. Whereas, when the distribution of power is elitist with exclusivity of candidacy, the political interest is easier to get, it's because the interaction among candidates and selectorate become more intensive.

Kata Kunci : Distribusi Kuasa, Rekrutmen Politik, Pilkada