KONSEKUENSI PILIHAN FORUM ARBITRASE TERHADAP KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS: SENGKETA PT. CENTRAL INVESTINDO MELAWAN FRANSISCUS WONGSO DAN CHAN SHIH MEI)

SUGITO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji: 1). Kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam kontrak yang disepakati oleh para pihak. 2) Perjanjian yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri. 3). Alasan atau pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menerima gugatan PT. Central Investindo untuk membatalkan perjanjian yang memuat klausula Arbitrase. 4) Alasan atau pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei di Tingkat Kasasi dan Peninjauan kembali Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam melakukan penelitian ini, penyusun lebih terfokus untuk melakukannya melalui studi kepustakaan dan studi kasus. Dengan metode penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang akan dipergunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan klausula arbitrase dalam suatu kontrak yang disepakati oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada para pihak. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa, mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase. Perjanjian yang memuat klausula arbitrase tidak dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Adanya klausula arbitrase dalam sebuah perjanjian, membuat para pihak dalam perjanjian tidak bisa mengajukan penyelesaian sengketanya ke Pengadilan Negeri tetapi harus diajukan ke Badan Arbitrase. (Pasal 3 dan Pasal 11 UU No 30 Tahun 1999). Ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa perjanjian yang ada klausula arbitrasenya sebelumnya juga sudah ditegaskan dalam Pasal 134 HIR dan beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung RI.

This research aims to identify and assess: 1) The power binds the arbitration clause in the contract which is agreed by the parties. 2) The agreement which contains an arbitration clause can be submitted a lawsuit to district court. 3) The reason or consideration of district court and the high court received PT. Central Investindo's lawsuit tocancel the agreement which containing the arbitration clause. 4) The reason or consideration of the Supreme Court cancelled the verdict of district court and high court in deciding the case of PT. Central Investindo against Franciscus Wongso and Chan Shih May at the appeal's level and judicial review. This research was conducted with normative juridical research method, the research that is focused on assessing the implementation of the rules or norms in the positive law. In conducting this research, the authors are more focused in the study of literature and case studies. By normative law research methods used in this study, the type of data that will be used is secondary data. Datas were obtained either from the literature study and document study basically is analyzed data which used an analytical descriptive. The results showed the arbitration clause in a contract agreed by the parties have a binding force to the parties. Therefore, if a dispute arises out of what they have agreed, the authority to settle and rule on the dispute absolutely becomes arbitration's authority. The lawsuit on agreement which is containing the arbitration clause can not be submitted to the district court. The arbitration clause in an agreement made the parties can't file dispute resolution to the district court, however it must be submitted to arbitration. (Article 3 and 11 of Law No. 30 of 1999). The district court's inadequacy to examine and adjudicate disputes containing arbitration clause has previously been affirmed in Article 134 HIR and some jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Pilihan Forum, Arbitrase, Kompetensi Hakim Pengadilan, Options Forum, Arbitration, Competence of the Court Judge.