ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No. 141/Pdt G/2010 /PN.Ska TENTANG PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA

IRFAN TRI AFIANTORO, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 141/Pdt G/2010 /PN.Ska, yaitu kasus pembubaran yayasan atas permohonan pihak yang berkepentingan, dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi badan usaha yang dimiliki yayasan setelah ada putusan pembubaran yayasan oleh Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, dan untuk akurasi data dilakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dipandang mengetahui atau terlibat dengan kasus perkara tersebut. Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dibubarkan oleh Pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan karena telah melewati batas waktu kewajiban penyesuaian anggaran dasar yayasan dan permohonan kepada Menteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan penyebab dari keterlambatan kewajiban penyesuaian anggaran dasar dan permohonan kepada Menteri. Akibat hukum bagi badan usaha milik Yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan yaitu, likuidator dapat melaksanakan Pasal 68 Undang-undang 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan atau bersama organ yayasan yang lain sepakat untuk membentuk yayasan baru. Kemudian kekayaan atau badan usaha dihibahkan dari yayasan yang lama kepada yayasan yang baru. Sehingga badan usaha milik Yayasan yang dibubarkan Pengadilan tidak beralih kepemilikan ke pihak yang lain.

This study aims to determine judges judgment juridical analysis in Decision Number 141/Pdt G/2010 /PN.Ska, namely the case of liquidation of the foundation at the request of interested parties, associated with Law No. 16 of 2001 on the Foundation, as amended by Law No. 28 of 2004 on the Amendment of Law No. 16 of 2001 on the Foundation, and to determine the legal consequences for business entities owned by the foundation after the liquidation of the foundation's decision by the District Court. This research is empirical juridical, source data used is secondary data sources, and to the accuracy of the data, interviews were conducted with some of the parties is deemed to know or be involved with the suit case. Data were analyzed using a qualitative approach that produces descriptive data analysis. The results showed that the Yayasan Bhakti Sosial Surakarta liquidated by the Court at the request of interested parties having already passed the time limit for the adjustment of the articles of association of foundations and application to the Minister, as stipulated in Article 71 paragraph (3) of Law 28 of 2004 on the Amendment Law No. 16 of 2001 on the Foundation. The judges did not consider the cause of the delay adjustment liability statutes and application to the Minister. The legal consequences for business entities owned by the Foundation which was disbanded by the courts, namely, the liquidator may implement Article 68 of Law 28 of 2004 on the Amendment of Law No. 16 of 2001 on the Foundation or joint organ Other foundations agreed to establish a new foundation. Then wealth or corporate body of the foundation donated the old to the new foundation. So that enterprises owned by the Foundation which dissolved the Court does not switch the ownership to another party.

Kata Kunci : Kata kunci: Pembubaran yayasan, Pertimbangan hakim, Badan usaha milik yayasan