IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

AYU NINGTYAS L, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implikasi putusan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum yuridis-normatif, pendekatan yuridis normatif yang dipergunakan adalah perundang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan; Pertama, Dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran original intent dan penafsiran sistematik dari pembentuk UUDNRI Tahun 1945, konvensi ketatanegaraan, dan menjalankan sistem presidensial sesuai amanat UUDNRI Tahun 1945. Metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUDNRI. Praktik ketatanegaraan yang dijalankan, tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya ini tidak mencerminkan sistem presidensial. Kedua, implikasi pemilihan umum serentak, mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan dan meminimalkan pragmatisme politik. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Lebih efisien dan menghemat uang negara dan, Mewujudkan Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.

ABSTRACT This research aims, first, to find out and analyze the basis of consideration of the judge of the Constitutional Court in Decision Number 14/PUU-X/2013. Second, to to find out and analyze the implications of the decision of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 against the Indonesia system. This type of research, which is juridical normative legal research, normative juridical used are laws (statute approach), approach to the concept (conseptual approach), approach to history (historical approach), the data used in this research is secondary data types, data collection techniques using literature techniques, analysis of data using qualitative descriptive analysis. According to the research under discussion, First, the argument Basic Constitutional Court uses the interpretation of the original intent and systematic interpretation of forming UUDNRI of 1945, the constitutional convention, and run the presidential system as mandated UUDNRI of 1945. Methods of interpretation of the original intent and interpretation of a systematic and comprehensive manner grammatical interpretation, and vice presidential elections held in conjunction with the presidential elections to choose members of representative institutions. Article 3 (5) of Law Number 42 Year 2008 regarding General Election of President and Vice President are contradictory to UUDNRI. Constitutional practice run, not enforced or the strengthening of the real presidential system does not reflect a presidential system. Secondly, the implications of the general election simultaneously, encourage the creation of policies and minimizing based coalition of political pragmatism. Increase community participation. More efficient and save the state money and, Realizing Strengthening the Presidential System in Indonesia.

Kata Kunci : Putusaan Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Sistem Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Serentak, Sistem Presidensial.