Optimalisasi Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

BENGET HASUDUNGAN S., Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengahambat eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi serta mengkaji kebijakan yang sebaiknya ditempuh untuk mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dimasa mendatang. Penelitian ini merupakan peneltian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya faktor penghambat eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah tidak diaturnya jangka waktu penyerahan salinan putusan dari penitera kepada jaksa dalam KUHAP, adanya perlawanan oleh pihak ketiga terhadap benda yang disita oleh jaksa sebagai pelunasan dari uang pengganti jika tidak dibayarkan oleh terpidana, terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak memiliki harta benda lagi, terpidana lebih memilih menjalankan pidana penjara pengganti sebagai subsider yang terdapat dalam putusan dan kejaksaan mengalami kesulitan dalam pencarian harta benda terpidana. Kebijakan yang sebaiknya ditempuh untuk mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dimasa mendatang adalah segera diaturnya jangka waktu penyerahan salinan putusan dari panitera kepada jaksa dalam Undang-Undang (RUU KUHAP), menerapkan pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak mampu membayar uang pengganti, jaksa penuntut umum sebaiknya menuntut subsider pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara yang tinggi dalam surat tuntutannya dan membentuk unit khusus dalam pencarian harta benda terpidana pada Kejaksaan Negeri.

The purpose of this study was to determine the factors inhibiting executions for additional punishment of substitute Payment In Corruption Case and review the policies that should be adopted to optimize the execution of additional punishment of substitute Payment in corruption cases in the future. This study is a normative law empirical uses primary data and secondary data consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection tools through literature and interview guidelines. The survey results revealed that a period submitting a copy of the verdict to the prosecutor is not regulated in the Criminal Procedure Code. Thera are resistance by third parties against the objects seized by prosecutors as a substitute for the repayment of money if it is not paid by the convict. Convicts do not pay Additional Punishment of Substitute Money Payment in accordance with the court decision. Convict prefer imprisonment to run as a subsidiary substitute contained in the verdict. The prosecutor's difficulty in finding convict possessions. Policies should be adopted to optimize the execution of punishment for compensation in a corruption case in the future is immediately arranged delivery time copy of the judgment from the clerk to the prosecutor in Law (Criminal Procedure Code). Apply a substitute for imprisonment of convicts who are not able to pay compensation. The public prosecutor should sue for compensation with subsidiary imprisonment high demands in the letter. Formed a special unit in the search possessions convicted in District Attorney.

Kata Kunci : Eksekusi, Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi