TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM KEPADA NOTARIS AKIBAT BELUM SEMPURNANYA PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA

DION SETYA MANGGALA , Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis: (1) Pelaksanaan perlindungan dan jaminan hukum terhadap Notaris terkait berubahnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta (2) upaya untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat belum sempurnanya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, data primer tersebut diperoleh melalui studi lapangan, atau secara langsung terhadap masyarakat. Penelitian ini memiliki hasil, ketentuan-ketentuan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menangani masalah yang timbul dari jabatan Notaris. Dalam pelaksaan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 belum mendapatkan hasil bagi perlindungan jabatan Notaris dikarenakan frasa Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat pada Pasal tersebut, khususnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah belum sempurna pembentukannya (Periode penelitian bulan Juni samapai dengan Agustus 2016), maka terjadi kekosongan hukum saat itu serta menuai kesalahpahaman antara Pihak Penyidik dengan Notaris yang akan dipanggil. Upaya untuk mencegah kekosongan hukum tersebut di dalam prakteknya sangat sulit dilakukan, karena harus dengan putusan menteri untuk membentuknya tetapi ada cara untuk meminimalisir kesalahpahaman tersebut dengan berbagai saran terhadap Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

This study aims to assess and analyze: (1) The implementation of protection and legal guarantees against Notaries related changes to Article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning Notary in Yogyakarta (2) attempts to fill the legal vacuum as a result yet Notary incomplete formation of the Honorary Council in the city of Yogyakarta. This research is an juridical empirical research, that is legal research to obtain data from the primary data source, primary data obtained through the field, or on society. This study has results, the implementation of the provisions of legal protection for Notaries in dealing with problems arising from a Notary office. In the exercise of the legislation, in particular Article 66 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 has not been getting good results for the protection office of the Notary due phrases Honorary Council of Notaries contained in that article is not perfect formation, it is a legal vacuum as well as reap misunderstanding between Parties Investigators with the Notary will be called. Efforts to prevent the legal vacuum in practice it is extremely difficult to do, because it should be the decision of the minister to shape but there are ways to minimize the misunderstandings with various suggestions to the Organization of Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekosongan Hukum, Notaris