Kesiapan Kabupaten Banggai menjadi daerah otonom

MULJATI, Sri, Dr. Indra Bastian, MBA

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, dimana penelitian ini memfokuskan pada aspek aparatur, aspek organisasi dan administrasi, dan aspek keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi resmi BPS Kabupaten Banggai dan dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Organisasi dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan alat analisis deskriptif untuk aspek aparatur dan aspek organisasi dan administrasi, dan menggunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) untuk aspek keuangan, kemudian digunakan juga alat analisis penunjang yaitu rata-rata tingkat pertumbuhan untuk mengetahui masing-masing penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Banggai. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kenyataan antara lain sebagai berikut: Pertama, dari aspek aparatur dapat dilihat mengenai pelayanan kepada masyarakat dimana rasio pegawai terhadap jumlah penduduk kabupaten Banggai adalah 1:159, hal ini termasuk dalam kategori cukup baik. Namun dari sisi kualitas menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur pemda Kabupaten Banggai telah semakin baik dilihat dari meningkatnya proporsi pegawai yang berpendidikan SMTA, Akademi/Diploma, Strata-1, dan semakin menurunnya pegawai lulusan SD dan SMTP, demikian juga dengan proporsi pegawai golongan II dan HI yang semakin meningkat dan menurunnya proporsi golongan I. Kedua, dari aspek organisasi dan administrasi dapat diketahui bahwa pengisian jabatan struktural pada sekretariat kabupaten telah cukup baik dengan terpenuhinya seluruh jabatan eselon yang ada pada organisasi tersebut, sedangkan pengisian jabatan struktural pada dinas-dinas daerah belum dapat dikatakan balk karena masih banyak jabatan eselon yang belum terpenuhi (terisi). Ketiga, dari aspek keuangan menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Banggai sangat rendah, dimana rasio Pendapatan Asti Dadah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah selama periode analisis adalah sangat kecil dan cenderung menurun dari tahun ke tahun atau berkisar antara 3,15 persen — 4,59 persen. Sementara tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan propinsi sangat tinggi dimana rasio bantuan/subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah selama periode analisis adalah sangat tinggi yaitu berkisar antara 79,79 persen — 88,10 persen, dan rasio Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (BHP/BHBP) selama periode analisis berkisar antara 6,09 persen — 13,38 persen,, sehingga pada saat pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Banggai masih sangat mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka membiayai aktivitas dan pembangunan daerah.

The objectives of the study are to investigate the preparedness of Banggai regency of Central Sulawesi Province in implementing regional autonomy. It focuses on the state apparatus, organization and administration and financial aspects. The data uses in the study are secondary data collected from official publication of BPS of Banggai regency and from the regional government office of Banggai regency (the finance Department, Personnel Department Organization Department and Regional Income Agency of Banggai Regency). The method employed in the study is descriptive analysis using descriptive analysis tools for the state apparatus, organization and administration aspects. Derajat Desentralisasi Fiscal (DDF), a fiscal decentralization rate is employed for the financial aspect. In addition, a supporting analysis tool are also employed, that is averaged growth rate in investigating each of the revenue and expense of the regional government of Banggai regency. Based on the result of the study, some following findings are found: Firstly, it is clearly observed from the state apparatus aspect that delivery of public service is in the category of good enough with the population to officers ratio of 1:159. However, from the quality point of view the human resource of the regional government of Banggai regency has become increasingly better considering the increase in the officers of the educational background of Senior High School, Academy/Diploma, Degree, and decrease in the number of those of the educational background of Elementary School and Junior High. Additionally, the proportion the officers of Classification II and III increases and those of Classification I decreases. Secondly, it is observeQ from the organization and administration aspects that filling of the structural position of the secretariat of the regency has been good enough considering the fact that all the existing echelon position in the organization have been filled, while the structural positions of the existing regional agencies have not as good as expected because there are still many echelon positions that have not been filled. Thirdly, the financial aspect shows that Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), a fiscal decentralization rate of the regional government of Banggai regency with Pendapatan Asli Daerah (PAD), a regional original income, to the total regional income ratio in the period of analysis is very small and tends to decrease over years of approximately 3,15 percent to 4,59 percent. Meanwhile, the dependency level on central and provincial government is still very high with the grant/subsidy to total regional income in the period of analysis is very high or approximately 79,79 percent to 88,10 percent, and the income sharing from taxation/the income sharing from non-taxation ratio in the period of analysis is about 6,09 percent to 13,38 percent, that at time of the implementation of the regional autonomy, Banggai regency still highly expects the general allocation grants in financing the existing regional activities and development.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Aspek Ekonomi dan Keuangan