Peran Bandan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kecurangan di Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)

La Ode Abdullah, Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Ak., CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan di pemerintah daerah. BPKP merupakan salah satu lembaga internal audit pemerintah di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mengungkap kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Banyaknya kasus kecurangan di pemerintah daerah mendorong BPKP untuk lebih berperan dalam upaya mencegah kecurangan di pemerintah daerah khususnya di wilayah kerja DI Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran BPKP DI Yogyakarta di wujudkan pada perannya terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang meliputi penyusunan pedoman teknis, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP serta peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selanjutnya peran BPKP juga dapat diwujudkan dengan efektifitas tugas dan fungsi BPKP DI Yogyakarta yang terwujud dengan adanya pencapaian 100% untuk empat sasaran program dari lima sasaran program yang ditargetkan. Berdasarkan penelitian, Satu sasaran program yang belum dicapai karena kapabilitas APIP pada pemda di wilayah kerja BPKP DI Yogyakarta belum mencapai level tiga. Selain itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa BPKP DI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebatas pada permintaan instansi lain serta tidak terlepas dari pencegahan dini terkait kecurangan yang diwujudkan dengan pembinaan dan pendampingan serta bersinergi dengan aparat pengawas lainnya baik eksternal maupun internal. Peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran yaitu memberikan masukkan kepada pimpinan pemda terkait peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan level kapabilitas APIP sebaiknya difokuskan pada APIP yang masih berada di level dua sebelum memprioritaskan APIP yang berpotensi mencapai level tiga.

This research was conducted in order to identify the role of the Financial Controlling and Development Agency (BPKP) in the efforts to prevent frauds in local government. BPKP is one of the government internal audit of agencies in Indonesia which has an important role in uncovering the frauds that occurred in the management of state finances. A number of frauds in the local government have motivated BPKP to contribute more to frauds prevention in the local government, especially in the special region of Yogyakarta. This research used a qualitative method with a case study approach and descriptive analysis. Data were collected through interviews and documentation. Based on the results, it can be concluded that: First, the role of the BPKP DI Yogyakarta is reflected in its role that concerns with the Government Internal Control System (SPIP) including the preparation of technical guidelines, SPIP socialization, SPIP education and training as well as the improvement of the competence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The role of the BPKP also be traced back by looking at the effectiveness of the duties and functions of the BPKP DI Yogyakarta that has achieved 100% for the four of five targeted programs. Second, This research suggests that one of the targeted programs that has not been achieved is due to the capabilities of APIP of local governments in the working are of the BPKP DI Yogyakarta has not reached level three. Third, BPKP DI Yogyakarta in performs only when requested by other institutions. Its measures deal with early prevention of frauds through coaching and mentoring as well as synergy with other supervisory authorities, both external and internal. The researcher provides some recommendations or suggestions to the authorities regarding the improvement of capabilities of APIP that should attend the current level two of APIP before making efforts to reach the level three.

Kata Kunci : BPKP,Kecurangan,Pencegahan kecurangan.