Kontestasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

DHIAN SHINTA PRADEVI, Miftah Adhi Ikhsanto,S.I.P., Mi.OP.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontestasi yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan dana keistimewaan yang diberikan kepada DIY. Dalam penelitian ini, proses perumusan kebijakan akan dilihat sebagai arena aktor untuk mempertarungkan kepentingan-kepentingan mereka agar masuk dalam rumusan kebijakan. Untuk menjabarkan poin tersebut digunakan konsep formulasi kebijakan dan kontestasi yang membantu penulis untuk menjabarkan proses formulasi kebijakan dan untuk mengupas kontestasi yang terjadi dalam proses tersebut. Selanjutnya dalam proses tersebut akan diidentifikasi kontestasi yang terjadi antar kurang lebih 3 aktor utama, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Masyarakat DIY. Untuk menjabarkan proses dan kontestasi dalam perumusan kebijakan tersebut maka dilakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan proses wawancara dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa hasil proses perumusan kebijakan ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun aturan tersebut tidak selalu memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan danais. Waktu untuk pengajuan danais tidak memiliki acuan yang pasti mengakibatkan Pemerintah DIY membuat beberapa program yang dibuat tidak sesuai dengan makna Keistimewaan yang diberikan kepada DIY. Selain itu, pencairan dana yang berbeda-beda setiap tahunnya, baik dari segi jumlah maupun waktu, membuat Pemerintah DIY tidak dapat merealisasikan program secara maksimal.Kontestasi yang terjadi pun terbagi dalam tiga arena, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat DIY, dan antara Pemerintah DIY dan Masyakarat DIY. Kontestasi yang terjadi ditunjukkan dengan kepentingan dari masing-masing aktor yang didukung dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki. Akibatnya proses perumusan kebijakan belum berjalan dengan baik dan menemukan sistem yang tepat untuk pengelolaan danais.

This research aims to look at the ongoing contestation in the process of privilege policy formulation, which given to the Special District of Yogyakarta (hereafter referred as provincial government). Utilizing the policy formulation process as an arena of contestation, in which many actors pursue to fulfill their interest into the decision-making, this research will utilize both the concept of policy formulation and contestation to assess the policy formulation process and constetation occuring within the process. In doing so, three actors will be chosen as research object, namely central government, the provincial government, and provincial community. It will use qualitative method, particularly desk study and interview for data collection. The field research found that the Minister of Finance Regulation, which serves as the result of policy formulation process. However, this regulation does not always provide positive impact for the privilege fund management. The filing of privilege fund possesses no particular reference, which causes the provincial government producing incompatible program in accordance to its privilege. Moreover, the differential disbursement of funds each year, both in terms of time and quantity, constraint the provincial government to maximally realize all of the program. The contestation itself will be put into three categories, namely between central government and provincial government; central government and provincial community; and provincial government and its community. The occuring contestation illustrates through the interests of respective actors, which are supported by each resources. Subsequently, the policy formulation process is not well implemented as well as the inappropriate system for privilege fund management.

Kata Kunci : formulasi kebijakan, kontestasi, keistimewaan, dana keistimewaan, otonomi asimetris