PENERAPAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA (Studi Kasus Konflik Bersenjata di Suriah)

LALU GUNA NUGRAHA, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, apakah pertimbangan faktual yang relevan bagi penerapan prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di Suriah; kedua, bagaimana kedudukan prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di dalam hukum internasional dan legitimasinya untuk diterapkan di dalam konflik bersenjata di Suriah; serta institusi apakah yang relevan untuk mengimplementasikan prinsip Responsibility to Protect (RtoP) di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, bahwa telah terjadi kejahatan massa di Suriah yang di mana merupakan ruang lingkup dari penerapan RtoP; kedua, RtoP merupakan norma yang diterima oleh hampir seluruh negara di dunia, dan di dalam penerapannya harus memenuhi kriteria-kriteria yang jelas serta mengutamakan cara-cara damai, dan apabila dengan cara-cara damai belum berhasil, maka masyarakat internasional harus mempersiapkan langkah yang lebih kuat, termasuk penggunaan langkah terakhir (last resort), berupa intervensi militer melalui DK PBB; ketiga, berdasarkan fakta yang terjadi, terlihat institusi internasional yang berwenang terlalu lambat dalam merespon suatu kejahatan massal yang terjadi dan penuh pertimbangan akan kepentingan nasional masing-masing, maka aktor intervensi yang relevan perlu juga dilihat dengan pendekatan bottom-up, yang diharapkan dapat mempengaruhi sistem penerapan RtoP dalam PBB serta mengangkat isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Aktor intervensi yang paling relevan dimaksud adalah Liga Arab, yang juga harus didukung oleh aktor-aktor pendukung: Negara-negara Berkembang; Organisasi Independen; Komunitas HAM; Media; Institusi Swasta Kemanusiaan serta Institusi Swasta lainnya. Bergabungnya aktor-aktor tersebut dalam mengadvokasikan tentang pentingnya perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban krisis kemanusiaan, maka akan semakin berdampak besar dalam upaya pencegahan, penanganan dan perbaikan terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah dan di berbagai penjuru dunia.

This research proposed to answer the problems in this research: first, what is the relevant factual considerations for the implementation of Responsibility to Protect (RtoP) in Syria; second, what is the position of Responsibility to Protect (RtoP) in the international law and its legitimacy to be implemented in the armed conflict in Syria; and third, what is the relevant institution to implement the Responsibility to Protect (RtoP) principles in Syria now. This research is a normative research, therefore applying the normative research method. This research applies the statute approach, the case approach and the conceptual approach. From the analysis result, the writer concluded: first, based on the factual condition, Syrian conflict can be categorized as a humanitarian crisis due to the violation of human rights that has an impact on Syrian and non-Syrian citizens; second, the justification of the implementation of RtoP principles is the presence of international community�s responsibility on the Human Rights violation occurred due to the failure of a country which is responsible to protect its people but it cannot to do the responsibility. The implementation of RtoP through military intervention can also be justified morally in certain cases through a philosophical assumption of liberal politics, that every people has a moral standard in his/her individual; third, based on the facts which were happened, the author pays more attention to the relevant intervening actors to implement the RtoP principles in Syria, based on the bottom-up approach, that are expected to influence on the system of application of RtoP in UN and raise humanitarian issues in various parts of the world. The most relevant intervening actors are: The Regional and Sub-Regional Organizations, in this case, Arab League that should also be supported by the supporting actors: Developing Countries; Independent Organizations; Human Rights Communities; Local and International Media; Private Humanity Institutions, and other Private Institutions. Joining these actors in advocating the importance of the protection of civilians who are victims of humanitarian crisis, the more it will have a major impact in preventing, handling and rebuilding the humanitarian crisis in Syria and in various parts of the world.

Kata Kunci : Kata Kunci: Kejahatan Massa, Responsibility to Protect, Aktor Intervensi/Keyword: Mass Atrocity Crime, Responsibility to Protect, Intervening Actor