IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR OMBUDSMAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR - LESTE

Gaio, Marina Bernardina, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP.

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Lembaga Ombudsman merupakan lembaga negara non departemen yang bertugas untuk mengawasi kinerja lembaga negara yang lain. Pengamatan di lapangan menunjukkan para pegawai Lembaga Ombudsman Timor Leste belum mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dan masih berdisiplin rendah. Hal ini merupakan ironi, karena tugasnya yang menjadi pengawas bagi lembaga lain tetapi lembaganya sendiri masih perlu diawasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Ombudsman Hak Asasi Manusia di Timor Leste, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakkan disiplin kerja pegawai Ombudsman di Kantor Ombudsman Hak Asasi Manusia di Timor Leste. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian yakni di Lembaga Ombudsman Hak Asasi Manusia di Negara Timor - Leste. Teknik pengumpulan data memakai Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Key informan penelitian meliputi: Ketua Ombudsman Hak Asasi Manusia, Direktur Eksekutif, Direktur Kepegawaian dan Pemgembangan Sumber Daya Manusia, Direktur Promosi, Direktur Investigasi, Direktur Monitoring, dan Staff Ombudsman Hak Asasi Manusia Timor- Leste. Hasil analisa menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin kerja pegawai institusi ombudsman telah mengambil berbagai kebijakan internal yaitu pengeluaran surat edaran waktu kerja, SOP, manual operasional, penerapan presensi sampai pemberian sanksi pada pegawai yang tidak disiplin. Perbuatan tidak disiplin pegawai Ombudsman yakni tidak menaati jam kerja dan tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik , dapat berdampak pada kinerja Institusi. Penerapan presensi finger print adalah salah satu implementasi kebijakan yang telah berjalan. Sanksi yang telah diberikan pada pegawai yang tidak disiplin adalah teguran lisan sampai dengan pemotongan hak cuti tahunan. Sanksi yang telah diberikan terbukti tidak memberikan efek jera pada pegawai indisipliner. Faktor yang menjadi penghambat disiplin kerja pegawai adalah dari aspek pegawai, pimpinan, dan kebijakan. Dari aspek pegawai seperti adanya tugas keluarga, ekspektasi gaji yang belum terpenuhi. Dari aspek pimpinan yakni belum mampu menjadi teladan, komunikasi yang kurang baik, pengawasan yang kurang, sampai gaya kepemimpinan. Dari aspek kebijakan yakni kebijakan promosi/mutasi yang kurang adil, penerapan kebijakan sanksi yang belum tegas.

Ombudsman is a non-departmental state agency tasked with monitoring the performance of any other state institution. Based on observations in the staff of the Institute of Ombudsman of East Timor has not been able to demonstrate its high performance and still low disciplined. This is ironic, because his job is to be the supervisor for other agencies but their own institutions still need to be supervised. The purpose of this study to determine the disciplinary policy implementation Servants Ombudsman for Human Rights in Timor-Leste, and determine the factors inhibiting and supporting enforcement of labor discipline employees of the Ombudsman in the Office of the Ombudsman for Human Rights in Timor Leste. The research is descriptive that is looking for answers on the formulation of research problems. Research location in the State Ombudsman Institute Timor Leste. Data collection techniques are taking interviews and observation. Key informant research includes: Executive Director, Director of Personnel and Human Resources Development, Director of Promotion, Director of Investigations, Director of Monitoring and Human Rights Ombudsman Staff Timor-Leste. The analysis shows that the enforcement of discipline staf ombudsman institutions have taken various internal policies are spending work time circulars, SOPs, operating manuals, aplication presensi to improsing sanctions on employees who are not disciplined. Ombudsman acts disciplines that do not comply with working hours and have a substandard performance. Presence application of finger print is one of policy implementation has been running. Sanctions had been given to employees who are not disciplined is verbal warning up to cutting annual vacation. Sanctions have been given no proven deterrent effect on employee indiscipline. Factors inhibiting and supporting enforcement of discipline employee is from the aspect of employees, managers, and policy. From the aspect of an employees such as their family duties, salary expectations unmet. From the aspect of leadership that is not capable of being exemplary, poor communication, lack of supervision, until the leadership style. From the aspect of the policy of promotion policy / mutations that are less fair, application of sanctions policies are not yet firm.

Kata Kunci : disiplin kerja, kebijakan, lembaga ombudsman, the discipline of work, employment policy, the ombudsman institution