Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tarakan Nomer : 21/Pdt.G/PN.Tar)

KASMAWATI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan dibatalkannya akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan Undang-undang, kamus, dan konseptual, yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi yaitu notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak dan tanggal legalisasi, sehingga jika akta tersebut secara formal telah terpenuhi maka notaris dapat melegalisasi akta tersebut, sedangkan terkait isi dari akta tersebut, notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta, namun notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta tersebut dihadapan para pihak, sehingga isi akta tersebut dapat dipahami dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Kedua akibat hukum dibatalkannya Surat Kuasa Menjual yang dilegalisasi oleh notaris adalah berakibat pada Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Menjual tersebut menjadi batal. Hal ini dikarenakan Surat Kuasa yang dilegalisasi oleh notaris tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat subjektif mengenai kesepakatan para pihak dalam akta. Akta yang tidak memenuhi syarat subyektif oleh pihak yang dirugikan dapat memintakan pembatalan atas akta itu melalui pengadilan negeri setempat. Selama tidak dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

ABSTRACT This study was aimed to identify and analyze the responsibilities of the notary on the legalized unnotarized deed, as well as the legal consequences caused by the cancellation of the unnotarized deed that was authorized by a notary. This study is a normative legal research, in which a research carried out by using the approach of the act, dictionaries, and concept, which was supported by interviews with the sources. This type of research is library research using secondary data in which carried out by examining the existing library materials. The results were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that, the first responsibility of the notary on the legalized unnotarized deed that notaries are only liable for the signatures of the parties and the date of legalization, so that if the deed has been formally met, then the notary can legalize the deed, while related to the contents of the deed, notary is not responsible for the content, but the notary has the obligation to read the deed in front of the parties, therefore the contents of the deed can be understood and do not violate laws, morals and public order. Both legal consequences of the cancellation of a power of attorney to sell that in legalization by a notary is a result in the Sale and Purchase Agreements made by the Selling Power of Attorney to be canceled. This is because the Power of Attorney legalized by a notary does not qualify the validity of a treaty Article 1320 of the Civil Code are subjective terms on the agreement of the parties in the deed. Deed is not eligible subjectively by the injured party can seek cancellation of the deed through local courts. As long as not canceled by the judge, the agreement was still considered valid and binding on both parties.

Kata Kunci : Tanggung jawab notaris, akta di bawah tangan, legalisasi