EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (Studi Pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga)

ADI S SUBANDRIO, Dr. Ambar Widaningrum, MA.

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu kelompok pekerja yang sering diperlakukan secara tidak adil. Pasalnya, hak-hak mereka kurang diperhatikan oleh majikannya bahkan negara. Padahal, kontribusi PRT kepada majikan dan negara cukup besar. Dari permasalahan tersebut, pemerintah baik di pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi hak-hak PRT. Kota Yogyakarta merupakan salah satunya pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan PRT. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta No. 48 tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga. Peraturan ini merupakan satu-satunya aturan mengenai perlindungan PRT yang ada pada pemerintah tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahkan di Indonesia. Berangkat dari hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji kebijakan tersebut khususnya berfokus pada efektivitas implementasi Perwal. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan perlindungan PRT dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penentuan informal dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan PRT di Kota Yogyakarta belum berjalan secara efektif karena sebagian besar tujuan Perwal belum tercapai. Disamping itu, ada sebagian hak-hak PRT yang belum diberikan oleh pemberi kerja. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan PRT, yaitu isi kebijakan, komunikasi, disposisi, dan lingkungan kebijakan.

Domestic workers (PRT) is one of group workers that often treated unfairly. The employers and government were not paying much attention to their rights. Even though domestic workers have contributions to employers and even to government. Therefore, central and local government enacts a policy to give protection for the workers' rights. Yogyakarta city is one of local government that have a policy that protects domestic workers' rights. It is namely the Mayor of Yogyakarta Regulation Number 48 Year 2011 about Domestic Workers. This is the only rule that regulates about domestic workers in the level of districts in Yogyakarta Special Region, even in Indonesia. Starting from this point, researcher focuses this research on the effectiveness of policy implementation for protecting the workers in Yogyakarta city. The aims of this research are to know how the policy implemented, and to identify the obstacle factors. The method used in this research is qualitative descriptive. The techniques of data collection used are unstructured interview, observation, and documentation. While the technique of taking sample is purposive sampling. The result of the research shows that the policy of domestic worker protection is not implemented effectively cause most of the rule objectives are not reached yet. Besides, most of the workers' rights are not given by the employers. Then the obstacles factors of the policy implementation consist of: the content of policy, communication, disposition and the policy context.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Pekerja, Efektivitas, Implementasi Kebijakan, Efektivitas implementasi kebijakan, kebijakan publik.