Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Banggai Kepulauan

WERENFRIDUS TALIA, Prof. Dr. M. Baiquni, MA

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Salah satu sektor potensial dan penting di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sektor pariwisata bahari. Potensial karena kabupaten ini memiliki berbagai obyek wisata bahari yang baik dan penting karena wilayah administratif kabupaten ini 70% lebih adalah laut. Di sisi lain, wilayah daratnya sudah mengalami eksploitasi berlebih. Pariwisata bahari adalah alternatif usaha berbasis jasa yang dapat mengurangi tekanan pada lingkungan sekaligus bertujuan untuk merevitalisasi budaya bahari. Faktanya, data BPS menunjukan bahwa pada tahun 2015 jumlah wisatawan di Banggai Kepulauan bekurang. Selain itu, salah satu laporan pemerintah menerangkan bahwa pengembangan potensi pariwisata di Banggai Kepulauan belum dimaksimalkan. Penelitian ini hadir untuk mengetahui apakah fenomena berkurangnya jumlah wisatawan dan pengembangan potensi pariwisata yang belum dimaksimalkan itu juga menunjukkan belum optimalnya kinerja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Banggai Kepulauan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam fenomena implementasi. Data-data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terlibat yang mewakili pihak pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi obyek wisata dan perkantoran. Sedangkan studi dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata bahari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Banggai Kepulauan masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari masih kurangnya responsivitas pelaksana kebijakan, sebagian program yang kurang menyentuh kebutuhan di lapangan, dan pengalokasian anggaran program yang tidak efisien. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan tersebut di atas adalah masih kurangnya komitmen implementor, anggaran yang masih minim, kurangnya dukungan aktor yang terlibat, kompetensi SDM yang belum memadai, dan dukungan pemerintah daerah yang masih kurang atau dengan kata lain, pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Banggai Kepulauan belum menjadi salah satu alternatif pembangunan.

One potentially and important in Banggai Kepulauan Regency is marine tourism sector. It is potentially because this regency has many of marine tourism objects and it is important because it has more than 70% maritime zone of its whole administrative region. In the other side, its land zone has overexploited. Marine tourism as a services effort is an alternative to relieve pressure to the environment and in the same time to revitalize the maritime culture. In fact, BPS data shows that in 2015 the number of tourist in Banggai Kepulauan is declining. Moreover, one of regency government report declares that the development of potential tourism in Banggai Kepulauan have not maximized. This study comes to understand whether the decline of tourist and development of tourism potential which not maximized indicate less optimal performance of the implementation of the regency tourism policy. Specifically, this study aims to understand the implementation performance of marine tourism development policy and to identify factors that affect the implementation performance. This study used qualitative method to describe the relationships among variables in the implementation phenomenon. The data were collected through interview, observe and document study. Interviews were conducted to the stakeholders involving representation of government, representation of tourism entrepreneurs and representation of local communities. Observations were conducted in marine tourism objects and in office complex. Document study was conducted to the documents related to the marine tourism development. The results of this study indicate that implementation performance of the marine tourism development policy in Banggai Kepulauan Regency is less than optimal. This is seen in the less of responsiveness of policy implementer, some programs are not fulfilling the prime need in the field, and inefficient budget allocations. While factors that affect the policy implementation performance are the lack of implementer commitment, the lack of budget allocated, the inadequate actors support, the lack of competence of human resources in tourism institution, and the lack of regency government support or in other words the tourism development in Banggai Kepulauan Regency had not yet seen as one of development alternative by the regency government.

Kata Kunci : implementasi, kinerja, pariwisata bahari, kepulauan