STUDI TENTANG PEMBATALAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN OLEH BANK PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN SWASTA DIKARENAKAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN ISI PRESEPSI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISEPAKATI DAN TELAH DIHOMOLOGASIKAN OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

B. E. HERMAWAN, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi Debitur terhadap para krediturnya dengan adanya Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasikan berdasarkan Ptusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan UUK dan PKPU terjadi beda penafsiran antara Debitur dengan Kreditur Separatis; 2. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Para Kreditur; 3. Upaya Hukum dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan Akibat Hukum dari Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder. Lokasi Penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui wawancara dengan pengacara debitur dan kreditur, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan alat studi dokumen dan untuk data primer dengan cara wawancara dengan dengan alat pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan pada proses pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasikan oleh pengadilan niaga setelah pasca pengakhiran PKPU menjadi rumit (tidak sederhana), serta membutuhkan waktu yang lama (tidak cepat atau tidak efisien), secara yuridis masih adanya perlindungan secara hukum terhadap debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan masih terbukanya upaya hukum dan terdapat celah-celah hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 1. Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi Debitur terhadap para krediturnya adalah sebagai tanggapan atau tangkisan atau counter terhindar dari proses pailit; 2. Perlindungan kepentingan para pihak (kreditur dan Debitur) dalam pemgakhiran PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindarkan suatu perusahaan terbebas dari pailit; 3. Sebaiknya Kreditur Separatis yang ditolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan ditolaknya ditingkat Kasasi atas permohonan pemohon oleh Mahkamah Agung sebaiknya melakukan persuasif kepada Debitur untuk dapat memohon dapat melakukan pembayaran utangnya. Oleh karena itu perlu disarankan 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus diperbaiki terhadap permasalahan pembatalan perjanjian perdamaian; 2. Bagi pihak penegak hukum dan praktisi hukum, dalam penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap pembatalan perjanjian perdamaian ini secara baik dilihat dari perlindungan hukumnya demi kepentingan semua para pihak baik Debitur dan Para Kreditur; 3. Debitur sebaiknya menjaga kondisi keuangan perusahaan agar dapat menyelesaikan utangnya kepada kreditur separatis.

This study aims to 1. PKPU Organization as a means of debt restructuring for the debtor to its creditors with the Peace Agreement that have in homologation based Ptusan Commercial Court in accordance with the Labor Law and PKPU occurs difference of interpretation between the Debtor with the creditor separatists; 2. Legal Protection against the debtor and the creditor; 3. Remedies in the cancellation of the Peace Agreement and the Effects of Cancellation Decisions of the Peace Agreement. This study is the Law of Normative-Empirical who uses primary data and secondary data. Research locations in Central Jakarta Commercial Court, through interviews with lawyers of the debtor and the creditor, while the secondary data collected through the method of documentation to document and study tool for primary data through interviews with by means of interview guidelines. Data were analyzed qualitatively.. The results of research and discussion shows the process of cancellation of the peace agreement that has been in homologation by the commercial court after post termination PKPU be complex (not simple), and takes a long time (not rapid or inefficient), legally still their legal protection against the debtor and creditors with the peace agreement that has been in homologation by the Jakarta Commercial Court and legal remedies still open and there are legal loopholes. Based on the results of the study concluded 1. PKPU Organization as a means of debt restructuring for the debtor to the creditor is in response or rebuttal or counter avoid bankruptcy process; 2. Protection of interests of the parties (creditors and debtors) in pemgakhiran PKPU is one way to keep a company free from bankruptcy; 3. Should Creditors rejected the request for revocation Separatist peace agreement by the Central Jakarta Commercial Court of Cassation and the rejection level at the request of the applicant by the Supreme Court should have persuasive to the Borrower to be able to apply can make debt payments. Therefore, it was suggested 1. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU must be fixed to the problems of the cancellation of the peace treaty; 2. For the law enforcement authorities and legal practitioners, in the application of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU on the cancellation of the peace treaty is well seen from the legal protection of the interests of all the parties, both the Debtor and the Creditor; 3. The debtor should maintain the company's financial condition in order to resolve its debt to creditors separatists.

Kata Kunci : Pembatalan Kewajiban Pembayaran Utang, Pembatalan Perjanjian Perdamaian, Homologasi, Pengadilan Niaga