Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Desa (Studi Kolaborasi Para Stakeholder dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Era Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kebumen)

JINGGARANI ROSMALA D, Dr. Arie Sujito, M.Si.

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Undang-undang 6/2014 tentang Desa diantaranya mengatur mengenai kewenangan desa dan alokasi dana desa yang pasti untuk mendorong pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi wahana untuk membahas hal-hal strategis desa termasuk perencanaan pembangunan desa yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh unsur masyarakat desa. Akan tetapi beberapa masalah yang masih ditemui di beberapa desa adalah masalah regulasi yang tidak lengkap, partisipasi rendah, dokumen perencanaan yang disusun oleh elit desa saja, siklus pengelolaan angaran desa yang belum mematuhi aturan, dan masalah sumber daya manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola relasi antar stakeholder perencanaan desa, bagaimana tingkat partisipasi pada proses perencanaan dan penganggaran desa, dan bagaimana pengaruh intervensi, partisipasi, dan modal sosial mempengaruhi reformasi perencanaan dan penganggaran desa di Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso, dan Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kajian penelitian ini didukung oleh konsep perencanaan pembangunan desa dengan semangat deliberative menggunakan musyawarah desa sebagai ruang publik, akses informasi, dan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Teori tangga partisipasi Arnstein digunakan untuk menggambarkan tingkatan partisipasi warga dalam musrenbang desa. Relevansi modal sosial yang terdiri dari trust, norma sosial dan jaringan keterlibatan masyarakat dengan demokrasi lokal yang mempengaruhi hubungan antar masyarakat secara horisontal dan secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dalam konteks perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, serta materi audio visual. Pemilihan informan diawali dengan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi antar stakeholder dan intervensi yang dilakukan beberapa pihak mampu mempengaruhi partisipasi. Intervensi yang dilakukan oleh pihak luar baik oleh Pemerintah Daerah maupun Lembaga Non Pemerintah mampu membangun kesadaran Pemerintah Desa dan Masyarakat akan perannya dalam perencanaan dan penganggaran desa, dan mendorong partisipasi masyarakat. Leadership yang kuat lahir dari modal sosial yang kuat, dan semakin kuat modal sosial yang dimiliki masyarakat akan membangun kepercayaan antar masyarakat maupun dengan Pemerintah Desa dan mendorong gerak partisipasi. Artinya reformasi perencanaan dan penganggaran desa dipengaruhi oleh intervensi, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, serta modal sosial. Secara prosedur proses perencanaan dan penganggaran desa di Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso dan Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen telah memenuhi ketentuan UU 6/2014, namun ada perbedaan tingkat partisipasi, Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso ada pada level Kendali warga pada anak tangga 'kemitraan', sedangkan desa Murtirejo Kecamatan Kebumen ada pada level partisipasi semu 'tokenism' pada anak tangga konsultasi.

Law 6/2014 on rural regulates the authority and the fixed village budgeting allocation to encourage rural development. 'Musyawarah Desa' becomes a forum discussion to discuss the strategic matters in the village such as rural development planning that emphasizing the participation all elements of the societies. However, some problems are still faced such as incomplete regulation, low participation, documents planning that made by elites, the village management budgets that have not complied with the rules, and human resources issues. This Thesis aims to determine the pattern of relations among stakeholders in village planning and budgeting processes, the participation levels of village planning and budgeting processes in the era of implementation of the Law 6/2014, and how the influence of intervention, participation and social capital of the communities at village planning and budgeting reform in Pejengkolan village, Padureso subdistrict and Murtirejo village, subdistrict of Kebumen in Kebumen Regency. This research study was analyzed by village development planning with deliberative approach that used 'Musyawarah Desa' as a public space, access to information, and involvement of the participation all elements in societies. Participation levels theory 'Ladder of participations' by Arnstein used to describe the level of participation of citizens in the Musrenbangdesa. The relevance of social capital consisted of trust, social norms and networks of community involvement and local democracy that affect people relations both horizontally and vertically, moreover the government in the context of planning and budgeting which appropriate with the needs of the communities and involvement of all elements of societies. This study used qualitative research methods to answer research questions. Data collection methods used observation, interviews, documents collection as well as audio-visual material. Informants are selected as considered informants in line with the purpose of the research to get an overview of research issues and the purpose of research. The results showed that the patterns of relations between stakeholders and interventions by the village outsiders are able to influence participation. Intervention by the outsider either by the Local Government and Non-Government Organizations are able to build awareness of the village government and the people about their role in village planning and budgeting and encourage community participation. Strong leadership is born from strong social capital of society, and the stronger social capital of society will build trust between the people and the village government and encourage the motion of participation. This means that village planning and budgeting reform affected by the intervention, the level of community participation in the village planning and budgeting process, and social capital. The process of planning and budgeting procedures in the Pejengkolan Village, Padureso subdistrict and Murtirejo village, Kebumen sub-district in compliance with the Law 6/2014, but there are differences in the level of participation, the Padureso village, District Pejengkolan at the level of 'control of citizens' on the steps 'partnership', while the Murtirejo village Kebumen district at the level of pseudo participation 'tokenism' on the steps of 'consultation'.

Kata Kunci : Perencanaan Desa, Intervensi, Partisipasi, Modal Sosial