EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

RAHMA FAELA SUFA, Drs. Suparjan, M. Si

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

Gelandangan dan pengemis banyak menjamur di berbagai daerah di Indonesia, bahkan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa pun tak luput dari keberadaan gelandangan dan pengemis. Pemerintah DIY telah melakukan usaha untuk menanganinya yakni dengan mengeluarkan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut sudah tidak ada lagi masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum, karena Perda tersebut telah mencantumkan ketentuan pidana bagi masyarakat yang masih memberikan uang kepada gepeng di tempat umum. Namun kenyataannya tidak demikian, buktinya di tempat-tempat wisata masih banyak dijumpai gelandangan maupun pengemis serta masyarakat yang juga masih memberikan uang. Hal ini menunjukkan bahwa Perda tersebut kurang efektif dalam menangani gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan teori efektivitas untuk melihat serta menganalisis hasil penelitian. Teori yang digunakan yakni teori kebijakan publik yang dikaitkan dengan perspektif masalah sosial oleh Soetomo. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang klasik dan pada akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan guna menanganinya yang dalam hal ini adalah Perda DIY No.1 Tahun 2014. Guna merangkai hasil penelitian, konsep efektivitas juga digunakan untuk mengetahui seberapa capaian dari pelaksanaan Perda. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yang bersifat lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda No.1 Tahun 2014 masih kurang efektif untuk menangani gelandangan dan pengemis. Hal ini ditunjukkan pada pembuatan Perda yang masih dinilai kurang matang karena terdapat beberapa kerancuan didalamnya. Capaian dari pelaksanaan Perda ini juga dinilai masih kurang maksimal karena ada beberapa pasal yang masih belum terlaksana. Pemerintah terkesan lamban karena seharusnya Pergub sebagai SOP dari Perda ini masih belum diterbitkan lebih dari 12 bulan setelah disahkannya Perda. Pemerintah juga dinilai setengah hati dalam menangani gepeng ditunjukkan dengan masih lemahnya sinergi antar SKPD terkait.

Homeless people and beggars are seen everywhere in almost every corner of regions in Indonesia. Even Yogyakarta which is titled as a special region faces the same exact problem. In attempt to handle this problem, Government of Daerah Istimewa Yogyakarta issued the Regional Policy No. 1 of 2014 regarding handling the homeless and beggars. People are supposedly no longer giving money to the homeless and beggars in public area since in this policy is stated clearly about the penal provisions for those who do so. What happen in our real society, however, is still far from that. At tourist attractions around Yogyakarta for example, we can spot a lot of beggars in action, and people still give them money. This only shows that this regional policy (Perda) is still ineffective in many ways. This study uses the theory of public policy and the theory of policy effectiveness to investigate and analyze the data. The theory is Soetomo�s theory of public policy which attributed with perspective of social problems. Homelessness and beggars are typical social issues which impels the local government to make its own policy regarding to the matter, as in manifested in Regional Policy of Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 of 2014. The theory of policy effectiveness is also used to determine effectiveness of the implementation of the policy. The study is a field research which uses descriptive qualitative method to explain the result. Data is collected through observations, interviews, and documentations. Purposive sampling is employed to determine informants suitable for the study. The results of this study shows that the Regional Policy of Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 of 2014 regarding handling the homeless and beggars is still ineffective to dismiss the homeless and beggars off Yogyakarta. The policy is considered to be poorly designed because of the ambiguity within the policy. Its implementation is still not maximal because there are several articles that have not been implemented yet. The DIY government seems too slow in managing this issue, as the Governor Policy (Pergub) as the standard operating procedure (SOP) for the Regional Policy (Perda) has not been issued even after tweleve month since the Regional Policy is official. The local government is not full-heartedly in handling the homeless and beggars, which is shown in the low synergy which exists among the SKPD.

Kata Kunci : Gelandangan dan pengemis, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah.