Kemandirian keuangan Kabupaten Bojonegoro memasuki pelaksanaan otonomi daerah

BAKTIONO, Drs. H.M. Adnan Hadjam, MA

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Kabupaten Bojonegoro memasuki pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Titik berat kajian pada aspek keuangan yaitu dengan melihat Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal Daerah, Kemampuan PAD membiayai Pengeluaran Rutin Daerah dan hubungan antara Anggaran Pembangunan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini merupakan data sekunder runtun waktu (time series) berupa perhitungan APBD tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 yang diperoleh dad Bagian Keuangan Setda, Bappeda, Dispenda Kabupaten Bojonegoro dan data PDRB dad Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode analisis Kabupaten Bojonegoro mempunyai tingkat ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat sangat besar dan kemampuan memobilisasi PAD masih sangat kecil kontribusi PAD nominal terhadap APBD rata-rata hanya 10,35%, bahkan apabila menggunakan PAD, riil kontribusinya hanya 9,10%. Penerimaan Kabupaten Bojonegoro dinominasi oleh dana transfer pemerintah, berupa subsidi dan bantuan. Hal ini tercermin dari proporsi penerimaan transfer pemerintah sebesar 85% sedangkan kontribusi PAD nominal rata-rata hanya 15,15% dan PAD nil rata-rata hanya 13,43%. Kemampuan PAD membiayai Pengeluaran Rutin Daerah (termasuk Gaji dan SDO) rata-rata 27,21%, sedangkan tanpa Gaji dan SDO rata-rata 83,05%. Ini menandakan bahwa pengeluaran rutin daerah didominasi oleh pengeluaran untuk membayar gaji dan kepentingan pelaksanaan pemerintahan lainnya. Elastisitas PDRB terhadap Anggaran Pembangunan sebesar 3,78 atau setiap kenaikan Anggaran Pembangunan 1% menyebabkan kenaikkan PDRB sebesar 3,78%.

This research was meant to know the preparedness from Residence of Bojonegoro in carrying out the regional autonomy as the Act Number 22, 1999 instructed about Regional Government. It focused on the financial aspects by seeing the rate of Regional Financial Autonomy, the degree of Regional Fiscal Autonomy, the ability of the original income of region (PAD) to finance the Regional Regular Expendicture and relationship between the Development Budget and the Brutto Regional Domestic Product (PDRB). The data used to analize this reseach were the secunder data of time series in the form of the calculation of Regional Budget (APBD), the year fiscal 1994/1995 to 1998/1999. They were obtained from Regional Secretariat Financial Division, Agency for Regional Development Planning (Bappeda), Regional Income Service (Dispenda), and the data of PDRB from Statistical CenterBoard, Residence of Bojonegoro. The analysis results showed that as long as period of analysis, residence of Bojonegoro had still a great rate of fiscal dependence on the center government and a very small ability to mobilize PAD. An average amount of contribution of nominal PAD was only 10.35%. Even if using the real PAD, its contribusion was only 9.10%. The income of residence of Bojonegoro was nominated by the Government Transfer Fund in the form of subsidies and grant. It was reflected from the government transfer income proportion that amounted to 85%, while the nominal PAD contribution averaged only 15.15%, and the real PAD, only 13.43%. The abilty of PAD to finance the regional regular expendicture (including wages and subsidy of regional autonomy (SDO) averaged 27.21%, and without wages and SDO, 83.05%. It remarked that the regional regular expenditures were dominated by the expendictures to pay wages and other government realizations. The elasticity of PDRB for the Development budget amounted to 3.78% or every the increase of development budget that amounted to 1% made PDRB increase 3.78%.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Kabupaten Bojonegoro