MENAKAR NEGARA Antara Governance dan Mimpi Kesejahteraan Petambak Udang di Pedukuhan Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur

TRI WAHYU INTAN W, Dra. Ratnawati, S.U.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Konsep tata pemerintahan yang baik mengharuskan limitasi keterlibatan negara. Pada sisi lain, aktor non pemerintah mendapat ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikatakan sebagai kondisi ideal yang bisa mendukung keberhasilan pembangungan. Menariknya, tindakan aktor non pemerintah seringkali tidak bisa dikendalikan, sehingga menghambat implementasi kebijakan publik. Atas dasar kesamaan kepentingan, aktor-aktor tersebut mengakumulasikan kekuatan yang dimiliki ke dalam suatu organisasi untuk menekan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan negara ketika berhadapan dengan organisasi tersebut, di mana sejatinya mereka termasuk bagian dari sebuah kebijakan publik. Pembahasan dianalisa menggunakan konsep kuasa dalam kerangka democratic governance. Terdapat dua aktor utama, yaitu negara dan masyarakat. Negara adalah istitusi formal yang berwenang mengatur kegiatan pertambakan udang. Kemampuan negara dilihat dari keberhasilan penetrasi dan ekstraksi sumber daya pesisir untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Sedangkan masyarakat adalah Paguyuban Petambak Imorenggo sebagai perwujudan asosiasi ala Alexis de Tocqueville atau yang oleh Robert Putnam disebut sebagai civic community. Keterlibatan warga dalam asosiasi tersebut dijelaskan melalui konsep modal sosial, yakni norma (resiprositas) dan jaringan. Selanjutnya ditarik kesimpulan terkait posisi negara terhadap masyarakat dengan menggunakan teori state and society relations miliknya Joel Migdal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus kegiatan pertambakan udang di Pedukuhan Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik indepth interview dan observasi yang dilengkapi dengan penelaahan peraturan perundangan-undangan terkait pemanfaatan pesisir, data statistik yang dirilis oleh pemerintah, dokumen-dokumen dari dinas terkait dan Paguyuban Petambak Imorenggo, serta artikel-artikel di media masa. Kemudian dilakukan analisa data untuk mengetahui peran yang dilakukan masing-masing aktor (negara dan masyarakat), sehingga akan terlihat bagaimana posisi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara kehilangan kontrol sosial dalam kegiatan pertambakan udang. Hal ini disebabkan oleh benturan antara wewenang Pemprov dalam bidang kelautan dan perikanan dengan kuasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman atas lahan di pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun keberadaannya melanggar perda, Pemda menghadapi dilema saat akan dilakukan penutupan karena tambak udang terbukti membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Akhirnya Pemkab Kulon Progo bersikap luweh-luweh dan lebih menyerahkan kepada otonomi masing-masing desa yang terdapat kegiatan pertambakan di wilayahnya. Untuk konteks Imorenggo, muncul Paguyuban Petambak Imorenggo (PPI) sebagai kekuatan pengatur. Pemdes Karangsewu memilih bersinergi dengan PPI, meskipun keduanya tidak bisa saling intervensi dalam pengambilan keputusan.

The concept of good governance requires the involvement of state limitation. On the other side, non-governmental actors get a bigger room to engage in governance. It is said to be ideal condition that can support the success of development. Interestingly, the actions of non-governmental actors oftentimes can not be controlled, thus hindering the implementation of public policy. On the basis of mutual interest, such actors accumulate their power into an organization to suppress the state. The purpose of this study is to find out how the ability of states when dealing with that organizations, where they actually are included as part of a public policy. The discussion is analyzed using the concept of power within the framework of democratic governance. There are two main actors, namely state and society. The state is formal institution authorized to regulate shrimp aquaculture activities. The ability of state is seen from the success of penetration and extraction of coastal resources to achieve a better change. While society is Association of Imorenggo Farmers as embodiment association of Alexis de Tocqueville or by Robert Putnam called as the civic community. Citizen involvement in that association is explained through the concept of social capital, which are norm (reciprocity) and network. Furthermore, the conclusions are drawn regarding the position of state to society by using the theory of state and society relations its Joel Migdal. This study uses qualitative research methods with case studies shrimp aquaculture activities in Imorenggo Sub-Village, Karangsewu Village, Galur Regency. Data collection uses in depth interview and observation techniques which are equipped with a review of legislation and regulations relating to coastal, statistics released by the government, the documents of the relevant agencies and Association of Imorenggo Farmers, and articles in the media. Then researcher analyze the data to determine the role-played by the actors (state and society), so it will be seen how the position of state. The results show that state loses social control in shrimp aquaculture activities. This is caused by the collision of the provincial authority in the field of marine and fisheries in the power of Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and Pakualaman Duchy of land on the coast of Daerah Istimewa Yogyakarta. Although its existence breaks the regulation, local governments face a dilemma when will close shrimp aquaculture activities because it is proved to bring a better change for the society. District government of Kulon Progo eventually be luweh-luweh and handed over to the autonomy of each village contained shrimp aquaculture activities on its territory. For Imorenggo context, Association of Imorenggo Farmers appears as a force regulator. Village government of Karangsewu chooses to be synergy with Association of Imorenggo Farmers, although they are not interchangeable to intervene in the decision-making.

Kata Kunci : democratic governance, kuasa, posisi negara