Compulsory Conciliation sebagai Langkah Manajemen Konflik Sengketa Celah Timor

VICKY ANUGERAH TRI HANTARI, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A. (IR)

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konflik Sengketa Celah Timor telah menjadi konflik berkepanjangan sejak sebelum Timor Leste merdeka. Penyebab konflik ini dikarenakan perbedaan interpretasi garis maritim dimana Timor Leste mengggunakan garis median sebagai patokan, sedangkan Australia tetap menggunakan landasan kontinental. Padahal menurut hukum UNCLOS yang berlaku, patokan yang benar adalah dengan memakai garis median sehingga Timor Leste seharusnya mendapatkan haknya sebagai negara yang memiliki kedaulatan di sana. Australia mengelak fakta tersebut dan akhirnya kedua negara kerap membuat perjanjian-perjanjian yang terfokus pada pembagian keuntungan di Celah Timor. Namun, Timor Leste merasa pihaknya selalu dirugikan terutama pada kasus spionase Certain Maritime Arrangement of Timor Sea (CMATS) sehingga Timor Leste memilih untuk menggunakan jalur pihak ketiga yakni compulsory conciliation di Permanent Court of Arbitration (PCA) karena sebagai negara yang tidak sekuat Australia, jalur ini dapat menyetarakan posisi tawar-menawar Timor Leste, meningkatkan reputasi internasional, dan mencapai kepentingan nasionalnya. Tak hanya menganalisis kode etik, tapi juga melihat sudut negara sebagai entitas rasional dalam hubungan internasional.

Timor Gap dispute has been a prolonged conflict pre-independence of Timor Leste. The root cause is different interpretation in maritime boundaries where Timor Leste uses median line as a standard, while Australia resists using continental shelf. In fact, UNCLOS has conceded median line as the most right standard, therefore Timor Leste must have obtained her right upon the sovereignty there. Australia keeps denying the fact and eventually the countries always produce agreements which concern to sharing profit in Timor Gap. Nevertheless, Timor Leste is always in the aggrieved side, particularly after the espionage of Certain Maritime Arrangement of Timor Sea (CMATS) which affects to Timor Leste's preference to compulsory conciliation under the provision of Permanent Court of Arbitration (PCA). The considerations are Timor Leste is powerless than Australia is, and by this approach, it can be beneficial for equalizing bargaining position, enhancing international reputation, and can reach her national interest. Not merely analyzing from the ethical conduct of diplomacy, but also seeing from a state as an rational entity in international relation.

Kata Kunci : Timor Gap, konflik, sengketa, manajemen konflik, compulsory conciliation