The Choice of Dispute Settlement Forum in Intra-ASEAN Trade Disputes; Analyzing the trend of WTO Dispute Settlement Over the Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism

SONNY WIDYA UTAMA RAUDIN, Prof. Dr., Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Sejak pendiriannya, sejarah sengketa ASEAN dapat dilihat bahwa para anggota ASEAN telah memilih penyelesaiaan melalui pihak ketiga sebagai metoda penyelesaian sengketa mereka. Preferensi ini dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam ASEAN Charter, dimana suatu mekanisme penyelesain sengketa telah digambarkan secara sistematis. Hal ini terlihat jelas dalam penyelesaian sengketa ekonomi dimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi dapat dinilai sebagai sistem penyelesaian sengketa paling lengkap yang dimiliki ASEAN namun tidak pernah sekalipun dipakai, melainkan angota ASEAN memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur World Trade Organization (WTO). Melihat keadaan ini, kajian hukum ini meneliti tiga aspek yang melatar belakangi adanya preferensi angota ASEAN untuk memilih menggunakan penyelesaian sengketa WTO. Tiga aspek akan diteliti bagaimana ketiganya dapat berkontribusi terhadap preferensi. Aspek pertama merupakan perbedaan materiil pada instrumen penyelesaian sengketa kedua forum penyelesaian sengketa (yaitu, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, dan the 2004 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism). Aspek kedua merupakan perangkat Kasus-kasus Hukum WTO yang menyangkut hukum mengenai resolusi sengketa Persetujuan-Persetujuan Perdagangan Regional. Aspek ketiga merupakan keadaan preferensi forum di ASEAN yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip unik 'The ASEAN Way' Dari penelitian ketiga aspek tersebut, telah ditemukan bahwa ketiganya berkontribusi terhadap adanya preferensi yang ada sekarang. Pengkajian atas perbedaan materiil pada instrumen hukum kedua forum penyelesaian sengketa itu menemukan bahwa 2004 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism kurang dalam area-area kunci termasuk prosedur, yuridiksi, dan isu institusional, untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ASEAN. Kajian pada perangkat Kasus Hukum WTO, ditemukan bahwa isu-isu instrumen RTA, proses paralel dan putusan RTA mengurangi secara signifikan status kepastian hukum pada proses penyelesaian sengketa RTA. Terakhir, pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi forum ASEAN menemukan bahwa ada suatu preferensi kuat untuk penyelesaian sengketa melalui konsultasi bilateral dan tidak mengunakan ajudikasi, yang memiliki efek bahwa posisi mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN lebih tidak diutamakan. Dari pengkajian ketiga aspek, preferensi angota ASEAN memiliki sifat beraneka sisi (multi-faceted) dan terjadi bersamaan (concomitant). Hasil ini mendukung suatu pendekatan yang mempertimbangkan ketiga faktor untuk mencapai tujuan penyelesaian sengketa ASEAN sebagai salah satu tujuan dari The ASEAN Economic Community Blueprint 2025.

Since its establishment, the history of intra-ASEAN disputes reveal that members have chosen third party dispute settlement as the preferred method for the resolution of their disputes. This preference for utilization of third party dispute settlement however can be seen to be incongruous with the principles espoused in the ASEAN Charter, wherein a system of dispute resolution was systematically laid out by the ASEAN members. This is particularly apparent in regards to Economic Dispute Settlement, which may be described as the most complete dispute settlement mechanism in ASEAN yet has never been utilized by the ASEAN members, whom instead choose to resolve disputes through the procedures of the World Trade Organization (WTO). In light of this, this legal research examines the underlying 3 (three) aspects behind the preference of ASEAN members to bring disputes to the WTO dispute settlement body over ASEAN Economic Dispute Settlement (EDSM). Three distinct aspects are examined as to how they may contribute towards the Preference; the first being the material differences between the instruments of the two dispute-settlement fora (Annex 2 to the Agreement Establishing the WTO, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes and the 2004 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, respectively), the second aspect being the body of WTO Case Law touching upon Regional Trade Agreements dispute resolution, and the third aspect being the circumstances of forum preference in ASEAN which is influenced by the unique principles of The ASEAN Way. From examination of these aspects, it is revealed that each are underlying causes behind the existing preference. Analysis of material differences in the instruments reveal that the 2004 ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement is deficient in such key areas as procedure, jurisdiction, and institutional issues to provide a legally certain base for the resolution of disputes through the ASEAN EDSM. Analysis of the body of WTO Case Law reveals that issues of RTA law, parallel processes, and RTA rulings significantly weaken the legal certainty of RTA Dispute Settlement relative to the WTO Process. Lastly, examination of factors related to forum preference in ASEAN shows an underlying preference for the resolution of disputes through bilateral consultations over adjudication, further demoting the position of the ASEAN mechanism. From examination of these three aspects, the cause for the preference is revealed as multi-faceted and concomitant. The results support an approach taking into account these factors in order to achieve the stated goal of establishing a solid regime for ASEAN Economic Dispute Settlement as mentioned in the ASEAN Economic Community Blueprint 2025.

Kata Kunci : WTO, ASEAN, Trade Law, Hukum Dagang