INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGAKUAN (RECOGNITION) GAMBIA TERHADAP TAIWAN DAN CINA

INDAH KUMALASARI, Drs. Usmar Salam, M.I.S.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengakuan menjadi syarat penting yang dibutuhkan agar suatu negara disebut berdaulat. Sebagian besar negara cenderung tetap mempertahankan kebijakan pengakuannya untuk Taiwan atau Cina. Namun, terdapat negara di dunia ini yang juga mempunyai inkonsistensi dalam kebijakan pengakuannya terhadap Taiwan dan Cina. Gambia merupakan negara kecil di kawasan Afrika Barat yang melakukan perubahan kebijakan pengakuan dari Taiwan ke Cina kemudian kembali ke Taiwan lalu mengakui Cina lagi. Taiwan dan Cina muncul sebagai alternatif bagi kebijakan pengakuan Gambia. Permasalahan dalam tulisan skripsi ini penulis rumuskan untuk mengkaji penyebab inkonsistensi kebijakan pengakuan Gambia terhadap Taiwan dan Cina. Penjelasan rumusan masalah tersebut menggunakan konsep pengakuan (recognition), the rational actor model dan resiprositas (reciprocity). Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan penentuan lingkup waktu, isu yang penulis angkat dan kebijakan pemerintahan atau rezim di Gambia mengenai pengakuan untuk Taiwan dan Cina. Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, resiprositas, mengatasi persoalan domestik dan merespon peran Cina di kawasan Afrika, Gambia mengeluarkan kebijakan pengakuan yang inkonsisten terhadap Taiwan dan Cina.

Recognition becomes one of crucial factors which is needed by sovereign states. The countries in the world tend to maintain its recognition policy toward Taiwan or China. However, there are some countries which have inconsistent recognition policy to Taiwan and China. Gambia is a small West Africa country and has inconsistent recognition policy toward China and Taiwan. After gaining independence from Britain, Gambia recognized Taiwan and then chose to recognize China. The inconsistent policy continued when Gambia recognized Taiwan again and 18 years later, Gambia severed diplomatic ties with Taiwan. Gambia recognized China again and declared that China is the only one legal 'China' in the world. Taiwan and China becomes the alternatives for Gambia's rrecognition policy. Question in this research is formulated to examine the factors of Gambia's recognition policy toward Taiwan and China. The research question will be explained using concept of recognition, the rational actor model and reciprocity. Hypotheses of this research is defined by time frame, some important issues and government or regime's policy in Gambia regarding to recognition for Taiwan and China. Therefore, inconsistency of Gambia's recognition policy toward Taiwan and China has been used to secure Gambia's political and economic interests, as a form of reciprocity, to resolve domestic problems and as a response of China's wide-spread role in Africa region and international level.

Kata Kunci : inconsistency, recognition policy, Gambia, Taiwan, China