Suresh v. Canada: The Legality of Extradition for Refugee Suspected for Terrorism

NATAYA INDRIA DEWI RASYID, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Suresh diakui sebagai pengungsi pada 11 April 1991 dan ditahan oleh pemerintah Kanada pada tahun 1995 berdasarkan laporan intelijen keamanan yang dibuat oleh Keamanan Kanada dan Kecerdasan Layanan (CSIS) yang menyatakan bahwa Suresh adalah anggota eksekutif dari Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), sebuah organisasi yang diduga terlibat aksi terorisme di Sri Lanka. Berdasarkan temuan ini, Negara menyatakan Suresh tidak dapat diterima ke Kanada dan segera harus dilaksanakan proses deportasi ke Sri Lanka karena Suresh bahaya bagi publik. Hal ini telah menyebabkan munculnya sebuah kontroversi mengenai kewajiban prinsip-prinsip non-refoulement yang bersifat mutlak. Penelitian hukum ini dilaksanakan menggunakan pendekatan normatif melalui metode studi literatur. Materi yang diperoleh didasarkan pada sumber-sumber hukum internasional yang tertera di Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, dan dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif dalam menentukan apakah Pemerintah Kanada sudah menerapkan dokumen-dokumen yang sesuai dan berlaku dalam memecahkan kasus-kasus pengungsi. Penulis menemukan bahwa prinsip non-refoulement, dasar keadilan dan keseimbangan bertindak antara kepentingan Negara dan individu telah dilanggar oleh Kanada dalam kasus Suresh v. Kanada. Oleh karena itu, Suresh memiliki hak untuk meminta reparasi, dan kompensasi.

Suresh was recognized as a refugee on April 11, 1991 and was detained by the Canadian authorities in 1995 while his application on permanent residence was pending on the basis of a Security Intelligence Report made by the Canadian Security and Intelligence Service (CSIS) that there is an allegation that Suresh was an executive member of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), an organization alleged to engaged in terrorism in Sri Lanka. On the basis of these findings, the State declared Suresh inadmissible to Canada and began deportation proceedings against him to Sri Lanka on the basis he was a danger to the public. This case has caused controversies regarding the obligation of non-refoulement principles that is absolute. This legal research is conducted by means of normative approach through literature research method. Materials are based on the sources of international law based on the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, and they are analysed using descriptive approach in determining whether the Government of Canada are in line with the applicable documents in solving refugee cases. The Author finds that the principles of non-refoulement, fundamental justice and balance act between the interest of the State and individual have been violated by Canada in the case of Suresh v. Canada. Hence, Suresh has the right to request integral reparations, and compensation.

Kata Kunci : Non-Refoulement, Pengungsi, Dasar Keadilan, Keseimbangan Bertindak, Suresh v. Kanada, Non-Refoulement, Refugee, Fundamental Justice, Balance Act, Suresh v. Canada