ANALISIS KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CINA DI ERA XI JINPING

GEHAN GHOFARI, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Korupsi umumnya dianggap sebagai sebuah kejahatan apapun konteksnya. Namun, temuan-temuan pada kasus Cina menunjukkan bahwa korupsi, pada tingkat yang signifikan, berkontribusi positif pada ekonomi makro. Hal ini membuat langkah-langkah anti-korupsi Cina saat ini membawa konsekuensi negatif terhadap kinerja ekonomi nasional. Meskipun demikian, pemerintahan Presiden Xi Jinping terus menegakkan kampanye anti-korupsi yang dimulai sejak 2013 dengan mempertaruhkan kemajuan ekonomi sebagai sumber legitimasi yang paling penting bagi Partai Komunis China. Penelitian ini membuktikan bahwa kelangsungan program anti-korupsi di Cina pada era Xi Jinping merupakan bentuk kebijakan populis yang rasional. Aspek populisme berkaitan dengan kebutuhan rezim dalam menanggapi permintaan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, sementara aspek rasionalitas didasarkan pada pertimbangan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kepentingan rezim untuk (1) mengamankan legitimasi, (2) membersihkan saingan politik, dan ( 3) mempersiapkan lingkungan yang ramah bagi perekonomian Cina yang lebih liberal di masa depan.

Corruption is commonly perceived as an evil at all conditions. However, evidences in China suggest that corruption, to a significant degree, contributed positively at macro-economic level. This makes current China's anti-corruption measures bring negative consequences to the national economic performance. Despite this, President Xi Jinping administration continues anti-corruption campaign that first initiated in 2013, risking the economic progress as the most important legitimacy source for the Chinese Communist Party. This research argues that the continuity of anti-corruption program is a form of populist, rational policy. The populism aspect is related to the regime's needs in responding to people' demand on a clean government, while the rationality aspect is based on consideration that the policy fulfills the regime's interests in (1) securing legitimacy, (2) purging political rivals, and (3) preparing friendly environment for China's more liberal economy in the future.

Kata Kunci : Korupsi, Cina, pembangunan ekonomi, Corruption, China, economic development.