PERAN WTO DALAM MENDORONG LIBERALISASI AGRIKULTUR PADA SEKTOR HORTIKULTURA JEPANG

MUTHI `ASIH, Dr. Samsu Rizal Panggabean, M.Sc.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki intervensi pemerintah yang cukup besar di sektor agrikultur, termasuk sektor hortikultura. Bentuk dukungan dan kontrol pemerintah beragam. Namun, titik balik dari proteksionisme tersebut dapat ditelusuri sejak awal 1980-an. Komitmen Jepang terutama terlihat dengan penandatanganan Protocol of Accession keanggotaan World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995. Berbagai kebijakan hortikultura Jepang mulai berubah, seperti perombakan berbagi hukum pertanian di Jepang. Kehadiran WTO juga memberikan pengaruh terhadap Jepang untuk mendorong prinsip non-diskriminasi dan most favoured nation, seperti pada pembukaan pasar apel yang adil pada Amerika Serikat tahun 2005. Hal ini menarik untuk meneliti peran WTO dalam proses reformasi berbagai kebijakan hortikultura di Jepang menjadi lebih liberal. Bahwasanya, pertama, WTO mengatur agrikultur melalui Agreement on Agriculture (AoA) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement untuk mencegah terjadinya hambatan perdagangan. Kedua, jika dibandingkan dengan berbagai bidang produk agrikultur lain, hortikultura merupakan salah satu sektor signifikan ketika berbicara tentang liberalisasi agrikultur di Jepang. Kedua hal ini kemudian menjadi alasan yang menarik untuk meneliti peran institusi internasional tersebut dalam mendorong liberalisasi agrikultur. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penulisan akan diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, pertanyaan, dan cara menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dilanjutkan untuk membahas sejarah perlindungan pada sektor hortikultura di Jepang hingga masuknya Jepang dikeanggotaan WTO. Selanjutnya pembahasan mengenai proses liberalisasi hortikultura Jepang melalui mekanisme dan aturan-aturan dalam WTO. Terakhir tugas akhir ini akan berusaha menjawab pertanyaan yang telah diajukan diawal.

Japan is one country in the world that has government intervention in the agricultural sector, including the horticulture sector. The support and government control are varied. However, the turning point of protectionism can be traced since the early 1980s. Japan's commitment is particularly noticeable with the signing of the Protocol of Accession membership of the World Trade Organization (WTO) on January 1, 1995. A variety of Japanese horticulture policy began to change, such as the reform of agricultural law share in Japan. WTO's presence also gives effect to Japan to promote the principle of non-discrimination and most favored nation, such as the apple fair market opening in the United States in 2005. It is interesting to examine the role of the WTO in the process of reform policies horticulture in Japan became more liberal. Firstly, the WTO ruled the agriculture through the Agreement on Agriculture (AoA) and Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement to prevent trade barriers. Secondly, when compared with many other areas of agricultural products, horticultural sector is one significant when talking about the liberalization of agriculture in Japan. Both of these later became a compelling reason to examine the role of international institutions in the liberalization of agriculture. In this thesis, the writing would be preceded by an introduction that describes the background, questions, and how to answer that question. Then proceed to discuss the history of the protection of the horticultural sector in Japan until the entry of Japan in WTO. Further discussion on the process of liberalization of Japanese horticulture through the mechanisms and rules in the WTO. Finally, this thesis would attempt to answer the question that has been posed at the beginning.

Kata Kunci : Liberalisasi, WTO, Hortikultura, Jepang