Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi

NATALUDDIN, Drs. Wahib Suyitno, M.Agr

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Jambi dalam melakukan pinjaman dan juga melihat batas maksimum pinjaman yang boleh dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi selama periode 1996/1997 dan data perkiraan untuk tahun 2001. Data tersebut meliputi, penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak (BHP/BHBP) atau bagian daerah serta sumbangan dan bantuari atau dana alokasi umum (DAU), sedangkan data pengeluaran daerah berupa, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, yang diperoleh dari bagian/biro keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 serta alai analisis lainnya untuk menghitung pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah kabupaten/kota di Propinsi Jambi, selama periode 1996/1997 — 2000 serta tahun 2001 saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, memperlihatkan, semua kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi dapat melakukan pinjaman. Hal ini tercermin dari adanya nilai neto atau selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran rutin yang bernilai positif, yang berarti daerah mampu menyediakan besarnya angsuran pokok pinjaman. Secara rata-rata kemampuan kabupaten/kota di Propinsi Jambi selama periode 1996/1997 — 2000 mengalami peningkatan sebesar 14,31 % setiap tahunnya, begitu juga dengan batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan bagi kabupaten/kota di Propinsi Jambi, rata-rata sebesar 17,03 % setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2001, kemampuan dan batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan tergantung pada potensi sumber daya alam yang dimiliki, karena daerah yang memiliki sumber daya alam akan menerima bagi hasil yang cukup besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki sumber daya alam terutama minyak bumi, seperti yang ada pada Kabupaten Batang Had, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi, sehingga ketiga kabupaten tersebut pada tahun 2001 memilki kemampuan menyediakan angsuran pinjaman di atas Rp 50 milyar., sementara kabupaten/kota lainnya hanya mampu menyediakan angsuran pinjaman berkisar antara Rp 30 milyar sampai dengan Rp 40 milyar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa, bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, akan dapat melakukan pinjaman lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki sumber daya alam.

This research aims to find the financial ability of regencies /administrativies in Jambi Province in giving loan as well as examining the loan maximum point allowable for the regencies/administratives government of Jambi Province to give. The data used in the research is secondary data, that is the realization of Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBN) of regencies /administratives in Jambi Provinces in the period of 1996/1997 and estimated data of 2001. The data comprises regional incomes including Regional Origin Revenue (PAD), tax output share/non-tax output share (BHP/BHPB) or regional area as well as contribution and support or Public Allocated Fund (DAU), whereas the data of regonal expenses includes routine expenses and development expenses, obtained from the account division of Central Bureau of Statistics (BPS) of Jambi Province. Analisis instrument applied in the research is analisys of Debt Service Coverage Ratio (DSCR), according to Government Regulation No. 107/2000 and other analysis instrument to count the growth and contribution of each variable. The result show that regencies/administratives of iambi Province, in the period of 1996/1997 — 2000 and 2001 during the enactment of Laws No. 25/1999, all regencies/administratives in Jambi Provinces can give loan. It is reflected by the existing netto or positive difference between regional income and routine expenses, meaning that the region is able provide the amount of loan main installment. In average, the ability of regencies/administratives in Jambi Provinces during the period of 1996/1997 — 2000 rose as high as 14,31% each year, so did the loan maximum point allowable for the regencies/administratives in Jambi Provinces, with loan installment average of 17,03% each year, whereas in 2001, the ability and allowable loan maximum point depend on the potency of natural resources, because a regional with natural resources will receive adequately much output share compated to that without natural recources particulary petroleum, such as available in Batang Hari Regency, Tanjung Jabung Timur and Muara Jamb; Regency, in effect, the three regencies in the year 2001 are able to provide loan installment over Rp 50 billion, whereas the other regencies/administratives are only able to provide loan installment in range of Rp 30 billion to Rp 40 billion. This condition demonstrates that a region that prossesses natural recources will be able to give loan much higher than that with no natural recources.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Pinjaman, UU No25 Tahun 1999, Propinsi Jambi