Analisis Kebijakan E-Procurement Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik dan Good Governance di Kabupaten Gunungkidul

SIGIT SWASTONO, Prof.Dr.Wahyudi Kumorotomo,MPP

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pengadaan barang dan jasa adalah sebuah kegiatan yang selalu ada dalam sebuah organisasi publik atau pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi maupun dalam rangka bagian dari pelayanan publik berupa penyediaan barang publik. Kondisi itu membuat dimensi publiknya sangat besar. Salah satu karekteristik yang sangat menonjol adalah adanya penggunaan anggaran publik dan berbagai regulasi yang harus ditaati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah berusaha membuat terobosan berupa pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau dikenal dengan e-procurement. Penelitian ini ditulis untuk menganalisis kebijakan publik berupa penerapan e-procurement sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan prinsip- prinsip good governance di Kabupaten Gunungkidul yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaannya fokus penelitian ini untuk melihat akuntabilitas publik dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 dan perubahannya meliputi efisiensi, efektifitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta manfaatnya bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang lebih kredibel dan berintegritas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan dukungan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa aspek belum tercapai akuntabilitas publik seperti yang dikehendaki dalam peraturan perundangan. Kata kunci : e-procurement, good governance, prinsip-prinsip pengadaan, akuntabilitas publik.

Procurement of good and services is an activity that is always present in a public organizations or government. The activity aims to meet the operational needs of the organization as well as in the framework of a part of public services such as provision of public goods. There is a large public dimension. One of the characteristics that really stands out is the use of public funds and the various regulations that must be adhered to prevent the misuse of funds and to bring transparency and accountability. For that reason the government is trying to make breakthrough in the form of procurement of goods and services electronically, known as e-procurement. The study was to analyze public policies such as the implementation of e-procurement as an instrument in realizing the principles of good governance in the district of Gunung Kidul which has been running since 2013. The focus of this study is to see public accountability by analyzing the implementation of procurement principles that have been mandated by Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendments were made up of efficiency, effectiveness, transparency, opened, competitive, fair / non-discriminatory and accountable as well as benefits for all stakeholders Gunungkidul. Then it can be recommended some policies in order to yield more credible procurement. The method used is a qualitative method. The data collection is done by doing a depth interviews with key informants, observation, and support secondary data from relevant agencies. The results showed some aspects of public accountability has not been achieved as foreseen in legislation. Keywords : e-procurement, good governance, the principles of procurement, public accountability

Kata Kunci : e-procurement, good governance, prinsip-prinsip pengadaan, akuntabilitas publik