Analisis Regional Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2014 Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Daerah

ADHITYA NATA ANGGARA, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E, M.Sc

2016 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Esensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah peran pemerintah daerah sebagai titik sentral penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem otonomi daerah merupakan sarana yang tepat dalam mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tingkat makro. Hal ini berdampak positif bagi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keberhasilan pembangunan dalam sistem otonomi daerah tergantung pada kemampuan masing-masing daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber dayanya. Dengan demikian, setiap daerah harus dapat mengidentifikasi tipologi pertumbuhan ekonomi dan sektor yang bisa diandalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis laju dan tipologi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan mengidentifikasi sektor unggulan setiap kabupaten/kota selama tahun 2011 � 2014. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia baik dari segi kontribusi terhadap pendapatan nasional maupun jumlah penduduk. Alat analisis penelitian ini adalah tipologi klassen, location quotient, shift-share, dan overlay. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya tiga daerah yang tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat tepatnya 48 persennya termasuk daerah relatif tertinggal. Padahal secara umum, Jawa Barat seringkali dianggap provinsi yang relatif maju dan makmur. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata sektor unggulan kabupaten/kota di Jawa Barat adalah adalah (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta (3) konstruksi.

The essence of the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 33 of 2004 on Financial Balance between the Central Government and Local Government is that the role of local government as the central point of the governance and development. The system of regional autonomy is a proper way to achieve the regional economic growth acceleration, which in turn will give contribution to the national economic growth in macro level. This has a positive impact for Indonesia as the member of the ASEAN Economic Community (AEC). The success of development in regional autonomy system is dependent on the ability of each region in optimizing its potential resources. Thus, each region should be able to identify the typology of its economic growth and reliable sector basis to increase its revenue and social welfare. This study analyzed the typology of regencies/municipalities�s economic growth in West Java province and identified the leading sectors in each regency/municipality during the years of 2011 - 2014. West Java is one of the major provinces in Indonesia and has significant contribution to the national income and country�s population. The analytical tools used in this study including klassen�s typology, location quotient, shift-share, and overlay. The result of this study shows that only three areas that are classified as high growth and high incomes areas, which are Purwakarta Regency, Bekasi Regency, and Bandung Municipality. Even though West Java Province is often considered as a progressive and prosperous region, this study has found that most of the regencies/municipalities in West Java Province, as much as 48 percents, are classified as low growth and low incomes areas. In addition, the study has also shown that the average leading sectors in regencies/municipalities in West Java Province are (1) agriculture, forestry, and fisheries; (2) public administration, defense and compulsory social security, and (3) construction.

Kata Kunci : otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan, tipologi klassen, location quotient, shift-share, overlay