EVALUASI KUALITAS DATA GEOSPASIAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SIDIK DWI PAMUNGKAS, Dr.Eng Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc.

2016 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang tersebut diantaranya mengamanahkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah menunjuk dan membentuk instansi untuk mengelola serta memanajemen PBB yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). DPPKAD/DISPENDA berkepentingan untuk memproduksi dan mengelola data geospasial untuk kepentingan PBB salah satunya adalah penentuan nilai PBB. Upaya untuk mendukung pengelolaan data geospasial PBB salah satunya adalah dengan mengembangkan Infrastruktur Data Spasial (IDS) untuk pengelolaan PBB. Seiring berjalannya waktu diperlukan evaluasi kualitas data geospasial yang digunakan di kantor DPPKAD/DISPENDA serta diperlukan informasi kondisi dan kesiapan DISPENDA dalam mengembangkan IDS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas data geospasial serta kesiapan dan kondisi IDS untuk PBB komponen data geospasial. Evaluasi kualitas data geospasial yang dilakukan adalah membandingkan data geospasial berupa peta blok PBB dengan kondisi di lapangan hasil pengukuran GPS RTK-NTRIP secara geometri dan posisi, evaluasi kondisi dan kesiapan IDS untuk PBB dengan menilai hasil pengisian kuesioner yang kembali yang disebar ke DPPKAD/DISPENDA kabupaten dan kota seluruh Indonesial dengan fakta pendukung hasil wawancara di DPPKAD/DISPENDA terpilih. Hasil dari klasifikasi kualitas data geospasial elemen akurasi posisi menunjukkan bahwa bidang objek pajak yang mempunyai kualitas tingkat I adalah sebanyak (56,52%). Sedangkan hasil dari klasifikasi data geospasial elemen kelengkapan menunjukkan bahwa bidang objek pajak yang mempunyai kualitas tingkat I sebanyak (49,9%). Selain itu, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan IDS untuk PBB dari komponen data geospasial sebagian besar belum siap, hal ini sejalan dengan pernyataan Anonim (2016) bahwa saat ini DPPKAD/DISPENDA masih menggunakan basis data PBB tahun 1995, dalam praktek di lapangan lebih dari (50%) data tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam mengelola PBB pemerintah daerah masih menemukan banyak kendala seperti ketersediaan data geospasial yang kurang memadahi dan buruknya kualitas data geospasial yang ada dimana data geospasial tidak menunjukkan kondisi faktual seperti di lapangan.

Tax is a source of state revenue that is essential for the implementation and improvement of national development to achieve prosperity and welfare of the community. One type of taxes which are potential to be the source of revenue is the State Land and Building Tax (PBB). As it has been approved on 15 September 2009, the Act No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies (PDRD). The Act instructs to redirect the Property Tax and Urban Rural Sector (PBB-P2) which was originally the central taxes transferred to local taxes are managed entirely in local governments. The local government has appointed and establish institutions to regulate and manage the PBB, namely the Department of Revenue Finance and Asset Management (DPPKAD) or the Department of Revenue (DISPENDA). DPPKAD/DISPENDA concerned to produce and manage geospatial data for the requirement of PBB, such as the determination of PBB. One of efforts to support the management of geospatial data of PBB is by developing the Spatial Data Infrastructure (IDS). Over the time, it is necessary to evaluate the quality of geospatial data used at DPPKAD/DISPENDA, also the necessary of condition information and readiness of DPPKAD/DISPENDA in elaborating IDS. This research was conducted to determine the quality of geospatial data as well as the readiness and the IDS condition for PBB component of geospatial data. The Evaluation of the geospatial data quality was conducted by comparing the geospatial data in the form of a map of block PBB conditions in the field of measurement results from GPS RTK-NTRIP in geometry and position, evaluation of the condition and IDS readiness for PBB through the questionnaires which were distributed to the whole of DPPKAD/DISPENDA in Indonesia both regencies and cities with supporting facts of DPPKAD/DISPENDA selected interviews. The results of the classification of geospatial data quality elements showed that the positioning accuracy of the tax object fields with level I quality indicates (56.52%). Meanwhile, the results of the classification of geospatial data showed the completeness of the elements of the tax object fields with level I quality refers to (49.9%). In addition, the results of this research concluded that the IDS readiness for PBB in terms of geospatial data is most unprepared, similarly as Anonim (2016) stated that recently DPPKAD/DISPENDA is still using the basis data of PBB in 1995, thus, more than (50%) data did not compatible with real condition. In managing PBB, the regional governments still find some obstacles such as an inadequate of geospatial data availability and the poor quality of it existing which did not show factual conditions as shown in the field

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, IDS, Data geospasial, Kualitas data geospasial