PEMBERLAKUAN PASUNG DI KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ADAT

EDWARD ARDYANTO WIJAYA, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberlakuan pasung di kabupaten Ponorogo, Jawa timur dan memahami alasan atau latar belakang pasung yang diberlakukan di Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk sanksi atau bukan, serta untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten mengenai penerapan pasung di wilayah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan data baik primer atau sekunder yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan dalam penulisan ini merupakan gabungan dari normatif-empiris. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara deskriptif, jelas dan sistematis mengenai penerapan pasung yang berlokasi di kabupaten Ponorogo. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan narasumber. Subyek dalam penelitian ini melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu responden dan narasumber. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hasil analisis nantinya akan menjabarkan data secara deskriptif. Praktik pemberlakuan pasung di Kabupaten Ponorogo, dari sembilan keluarga yang diteliti, pemasungan dilakukan dengan cara menggunakan balok kayu, diikat salah satu kaki dengan rantai besi, dan di isolasi di dalam ruangan dalam jangka waktu yang relatif lama. Alasan yang melatar belakangi diberlakukannya pasung di Ponorogo memiliki 3 (tiga) alasan mendasar, yang pertama merupakan tindakan preventif, kedua masih kuatnya asas-religio magis yang hidup di masyarakat, dan sebab-sebab lain diberlakukannya pasung di Ponorogo. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo, mencanangkan Ponorogo bebas pasung hal ini didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa timur. Dalam pelaksanaannya korban pemasungan ada 2 (dua) tahap yaitu dilakukan rawat jalan dan diberikan rujukan ke Rumah sakit jiwa.

This research aims to determine the application of the practice of stocks in Ponorogo, East Java and understand the reason for the stocks imposed in Ponorogo is a form of sanctions or not, and to know the district government policy regarding the application of the stocks in the region Ponorogo. This is a descriptive study that aims to explain the data either primary or secondary as much detail as possible about the people, the condition or other symptoms. Methods of approach in this research is a combination of normative-empirical. The results are expected to provide an overview descriptive, clear and systematic concerning the application of stocks located in Ponorogo. Data collection tool used to obtain primary data obtained directly from the field by respondents and informants. The subjects in this study involved two (2) parties, the respondent and informant, majority of respondents listed above were determined by porposive sampling. Once the primary data and secondary data were then analyzed qualitatively, the results of the analysis will describe the descriptive data. Practice enforcement of stocks in Ponorogo, from nine families studied, the deprivation is done by using a block of wood, tied up one of the legs with iron chains, and in isolation indoors in a relatively long period of time.it�¢ï¿½ï¿½s known that there are three fundamental reason, as the background of stocks implementation in Ponorogo namely, first is preventive action, both the strong principle-religious magic that live in the community, and other causes enactment of stocks in Ponorogo. Ponorogo regency government policies, launched a free Ponorogo stocks it is supported by the government of East Java province. In the execution of the deprivation of the victims there are two (2) phases doing outpatient and given a referral to a mental hospital.

Kata Kunci : Pasung, Delik Adat, Sanksi Adat, Kebijakan Publik/ Stocks, Adat Delicts, Adat Sanction, Public Policy